Panasnya Pilgub DKI: 2 Skenario yang Bisa Menghadang Ahok

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri); Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. dok.TEMPO

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri); Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan ada dua skenario yang bisa menghadang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memenangkan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. "Ahok tidak bisa dianggap enteng. Kalau partai salah ambil langkah, Ahok menjadi (gubernur lagi). Pertanyaannya, mau ngalahin Ahok apa enggak?" kata Pangi kepada Tempo, Kamis, 4 Agustus 2016.  

    Menurut Pangi, skenario pertama adalah menciptakan kekuatan politik bipolar. Artinya, harus ada dua pasang calon yang bertarung dalam Pilgub Jakarta 2017 untuk meredam tingkat elektabilitas Ahok yang selalu mengungguli kandidat lain. Bila sampai muncul tiga pasangan calon, berarti partai tidak serius mengalahkan Ahok. Sebab, dukungan suara bisa menyebar dan pesaing Ahok tidak menang telak.

    BACA: Akhirnya Risma Bicara Blak-Blakan Soal Pilkada DKI Jakarta

    Skenario kedua, menurut Pangi, aliansi partai. Pangi menegaskan, penantang serius Ahok hanya bisa didapat jika partai mau rembuk bersama membentuk koalisi besar. "Kita tidak tahu apakah (skenario) itu akan membuat Gubernur Ahok memiliki penantang yang sepadan atau membuat dia belepotan. Sekarang belum ada simulasi ideal," ujarnya.

    Dari dorongan pencalonan penantang Ahok yang mencuat ke publik, Pangi menilai, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bisa menjadi pasangan ideal bersama Sandiaga Uno. Sosok Risma, yang juga kader PDIP, dianggap mumpuni membangun kota yang humanis. Sedangkan Sandiaga, yang diusung Partai Gerindra, berlatar belakang pengusaha sukses. Selain keduanya, Sandiaga bisa diduetkan dengan Rizal Ramli dan Yusril Ihza Mahendra.

    BACA: Projo Sebut Pendukung Jokowi Dukung Risma Maju Lawan Ahok

    Ahok sendiri sebelumnya mengaku tak ambil pusing terkait dengan koalisi partai yang menjadi penantangnya untuk merebut kursi nomor satu di Jakarta. Ia tidak akan melobi partai mana pun untuk mengusung dia dalam Pilgub DKI. Ahok mengklaim, ia ingin menghapus stigma setiap calon kepala daerah harus melobi agar dicalonkan. "Itu saya ingin hapus," katanya di Balai Kota DKI, Kamis, 4 Agustus 2016.

    Ia enggan mengomentari rencana koalisi besar yang digagas sejumlah partai. Menurut Ahok, koalisi partai untuk mencalonkan kepala daerah adalah hak demokrasi yang harus dihormati. "Itu hak partai, demokrasi. Enggak usah omongan lah, saya bukan orang partai," kata Ahok. Meski bukan lagi kader partai, Ahok mengaku masih menjalin hubungan baik dengan kader partai lain, seperti Djarot Saiful Hidayat, kader PDIP.

    BACA: Digoda Lawan Ahok, Risma: Saya Kadung Janji ke Arek Surabaya

    Sebelumnya, Minggu, 31 Juli 2016, PDI Perjuangan menyatakan butuh koalisi besar untuk mengalahkan Ahok. Dewan Pengurus Daerah PDIP Jakarta kembali melakukan silaturahmi politik dengan mengundang pengurus Partai Kebangkitan Bangsa ke kantor PDIP. "Ini sinyal baik bahwa komunikasi partai politik yang sedang bersiap-siap menuju pemilihan 2017 lancar," kata pelaksana tugas Ketua DPD, Bambang Dwi Hartono.

    Selama 1 jam, dua jajaran partai itu membicarakan arah koalisi. Pertemuan serupa juga dilakukan pengurus Gerindra, Kamis, pekan lalu. PDIP akan membentuk koalisi gemuk melawan Ahok. PDIP hendak bertemu dengan pengurus Partai Amanat Nasional untuk membicarakan hal yang sama. Pertemuan sudah diatur dengan pengurus Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. "Jaminan agar yang kami ajukan terpilih sekali putaran," ucapnya.

    FRISKI RIANA | DEVY ERNIS

    PANASNYA PILGUB DKI
    4 Amunisi Risma yang Bisa Kalahkan Ahok
    2 Skenario yang Bisa Menghadang Ahok


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.