Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Panasnya Pilgub DKI: 4 Amunisi Risma yang Bisa Kalahkan Ahok  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri); Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. dok.TEMPO
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri); Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. dok.TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dukungan untuk mendorong Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 terus menguat. Sejumlah elemen dan unsur msyarakat baik di Jakarta maupun di Surabaya berbondong-bondong mendeklarasikan sokongannya.

Berdasarkan survei dari Lembaga Psikologi Politik Universitas Indonesia terkait penilaian kapabilitas, nama Risma, yang juga kader PDI Perjuangan, itu hanya kalah tipis dibandingkan Ahok. Namun, di louar itu, sejumlah pengamat politik menilai ada sejumlah kelebihan Risma yang kemungkinan bisa menyaingi Ahok.

BACA: Pidato Asli Risma yang Dipelesetkan Pamit Ikut Pilgub DKI

Dosen Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo, menilai Risma memiliki 'amunisi' yang bisa dipakai memimpin Jakarta. "Sejauh saya ketahui, reputasi dia meraih (penghargaan) wali kota terbaik tahun lalu. Dia membawa banyak perubahan," kata Suko kepada Tempo, Kamis, 4 Agustus 2016.

Berikut ini beberapa amunis lain yang dimiliki Risma untuk diperkirakan bisa menyaingi, bahkan, mengungguli Ahok dalam Pemilihan Gubernur DKI 2017:


1. Transparan dan Efektif

Suko mengatakan, selama memimpin Surabaya, Risma membawa perubahan nyata dalam memerangi korupsi dan menujukkan transparansi dalam pemerintahan. Misalnya, pembuatan single window system untuk memudahkan perizinan. Juga sistem  lainnya seperti e-planning dan e-budgeting. "Dia menggunakan pengelolaan secara digital dalam aplikasi pembangunan, ini efektif untuk membangun Surabaya," ujarnya.

BACA: Ini Modal Risma Jika Jadi Gubernur Jakarta

Selain membangun sistem, Suko berujar pengalaman Risma di birokrasi bisa menjadi modal penting. Pasalnya, menurut Suko, sebelum terpilih sebagai wali kota, Risma mengawali karir sebagai pegawai negeri sipil mulai dari staf, kepala seksi hingga kepala dinas. Mantan Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya pada 2005 itu juga mampu mengubah wajah Surabaya, dengan pembangunan sejumlah taman kota.



2. Terjun Langsung ke Masyarakat

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan sejumlah keunggulan yang dimiliki Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tapi tidak ada dalam sosok Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Yang tidak dimiliki Ahok bagaimana Risma turun ke masyarakat dan menjadi bagian dari sebuah keluarga, itu terasa sekali," kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 4 Agustus 2016.

BACA: PKS Ingin Duetkan Risma-Sandiaga, PDIP: Itu Saran yang Baik

Pangi menilai sosok Risma tidak ragu-ragu, tidak takut, dan bisa menyatu dengan masyarakat. Berbeda dengan Ahok. Pangi mengamati bahwa Ahok memiliki ketakutan dan hampir tidak pernah turun menemui masyarakat. Pangi menilai, cara kerja Risma lebih memanusiakan kota Surabaya. Kader PDI Perjuangan itu juga mau menemui rakyat yang protes terhadap penggusuran.



3. Suka Bicara dari ke Hati

Pangi mengatakan, ada lagi keunggulan lain Wali Kota Risma yang relatif tidak ditemui dalam diri Ahok. Risma, kata Pangi, mampu bicara dari ke hati dengan warga saat ada kebijakan tak populer dari pemerintah kota, seperti penggusuran. Pangi memisalkan ketika penggusuran kawasan lokalisasi Dolly. Risma bisa menghadapi tekanan dengan mengajak warga Dolly bicara dari hati ke hati.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BACA: Cari Lawan Ahok, Ketum PAN: Kalau Risma Mau, Itu Bagus!

"Ahok menggusur saja tanpa bisa bermusyawarah, ada jarak. Rakyat harus mencintai pemimpinnya dan sebaliknya," tutur Pangi. Kendati begitu, Ipang mengatakan, setiap orang tidak bisa menutup mata terhadap prestasi Ahok. Pasalnya, Ahok bisa diandalkan membersihkan kawasan kumuh, membereskan pungutan liar, mampu menjalankan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.


4. Dukungan Koalisi Besar

Bila Risma benar-benar dicalonkan untuk menantang Ahok dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, PDI Perjuangan berpeluang membentuk koalisi besar. Pasalnya, sejumlah partai sudah mengisyaratkan bakal merapat ke partai berlambang banteng putih itu.

PKB, misalnya, berharap PDIP bersekutu dengan Partai Gerindra yang resmi mencalonkan pengusaha Sandiaga Uno sebagai calon gubernur. Selain itu, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional pun sudah mensinyalkan hal serupa jika PDIP mencalonkan Risma.

BACA: 3 Partai yang 'Ngebet' Dorong Risma Tantang Ahok

Gabungan koalisi besar yang mendukung Risma jauh mengungguli aliansi partai pendukung Ahok jika dilihat dari komposisi kursi di DPRD DKI Jakarta. Koalisi PDIP (28 kursi), Gerindra (15), PKB (6), PKS (11), dan PAN (2), memiliki 62 kursi dari total 106 kursi.

Adapun koalisi pendukung Ahok, yakni Golkar (9), NasDem (5), dan Hanura (10) hanya memiliki 24 kursi di Dewan. Komposisi kursi di DPRD Jakarta ini dengan catatan bahwa Partai Demokrat (10 kursi), Partai Persatuan Pembangunan (10 kursi) belum menentukan keberpihakannya.

BACA: Pengamat: Risma-Djarot Cocok untuk DKI Jakarta

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, penantang serius Ahok hanya bisa didapat jika partai mau membentuk koalisi besar. "Kita tidak tahu apakah nanti (skenario) itu akan membuat Gubernur Ahok memiliki penantang yang sepadan, atau membuat dia belepotan. Sekarang belum ada simulasi ideal," ujarnya.


Ahok sendiri sebelumnya mengaku tak ambil pusing terkait koalisi partai yang menjadi penantangnya dalam perebutan kursi nomor satu di Jakarta. Ia tidak akan melobi partai manapun untuk mengusung dirinya dalam Pilgub DKI. Ahok mengklaim, ia ingin menghapus stigma bahwa dalam setiap calon kepala daerah harus melobi agar dicalonkan. "Itu saya ingin hapus," katanya di Balai Kota, Kamis, 4 Agustus 2016.

FRISKI RIANA

BACA JUGA
Siap Dipanggil Polisi, Haris Azhar Dibentengi 60 Pengacara
Divonis 3 Bulan Penjara, Guru Pencubit Siswa Tetap Bisa Mengajar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sejumlah Menteri Jokowi Pamit di Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Menangis, Retno Marsudi: I Love All

9 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Rapat tersebut membahas RUU APBN tahun anggaran 2025 dan persetujuan untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Menteri Jokowi Pamit di Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Menangis, Retno Marsudi: I Love All

Para menteri Jokowi pamit di berbagai kesempatan antara lain Sri Mulyani, Retno Marsudi, Erick Thohir, dan Basuki Hadimuljono.


Serba-serbi Gus Ipul Gantikan Risma Jadi Mensos Tak Sampai 2 Bulan

5 hari lalu

Serah terima jabatan Mensos kepada Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kemensos RI, Salemba Raya, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024. Tempo/Annisa Febiola
Serba-serbi Gus Ipul Gantikan Risma Jadi Mensos Tak Sampai 2 Bulan

Gus Ipul dilantik berdasarkan surat Keppres Nomor 102/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia 2019-2024.


Politikus PDIP Pernah Bilang Begini soal Mensos Baru Pengganti Risma

6 hari lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos) untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 bersama Irjen Pol. Eddy Hartono saat dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. Gus Ipul akan mengisi sisa masa jabatan Mensos yang ditinggalkan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri menyusul keikutsertaannya dalam Pilgub Jawa Timur. Sementara Irjen Eddy Hartono pernah mengemban tugas sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror (2015-2017). Eddy menggantikan Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, yang dilantik menjadi Kepala BNPT pada 3 April 2023. TEMPO/Subekti
Politikus PDIP Pernah Bilang Begini soal Mensos Baru Pengganti Risma

Kader PDIP Risma mengundurkan diri sebagai Mensos. Presiden Jokowi menunjuk Gus Ipul sebagai penggantinya.


Jokowi Lantik Saifullah Yusuf Jadi Mensos, Berikut Pernyataan Gus Ipul Soal PKB

7 hari lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat jumpa pers di Kantor PBNU pada Selasa, 6 Agustus 2024. Gus Ipul siap menghadapi proses hukum jika dirinya dan Ketum PBNU Gus Yahya Cholil Staquf turut dilaporkan. TEMPO/ILHAM BALINDRA
Jokowi Lantik Saifullah Yusuf Jadi Mensos, Berikut Pernyataan Gus Ipul Soal PKB

Jokowi lantik Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Mensos gantikan Tri Rismaharini. Sebelumnya kerap lontarkan kritik ke Cak Imin dan PK


Gus Ipul Jabat Mensos Hanya Satu Bulan, Apa yang Mau Dilakukan?

7 hari lalu

Serah terima jabatan Mensos kepada Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kemensos RI, Salemba Raya, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024. Tempo/Annisa Febiola
Gus Ipul Jabat Mensos Hanya Satu Bulan, Apa yang Mau Dilakukan?

Menteri Sosial Gus Ipul masih membutuhkan waktu sehari atau dua hari untuk memetakan pekerjaannya di kementerian.


Terkini: Jokowi akan Reshuffle Menteri lagi, Sri Mulyani Didesak Keluarkan Aturan Antidumping Keramik Cina

9 hari lalu

Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Soponyono di kawasan Rungkut Asri Utara, Surabaya pada Jumat 6 September 2024. TEMPO/Hanaa Septiana
Terkini: Jokowi akan Reshuffle Menteri lagi, Sri Mulyani Didesak Keluarkan Aturan Antidumping Keramik Cina

Terkini: Jokowi akan kembali melakukan reshuffle menteri menjelang akhir jabatan. Sri Mulyani didesak keluarkan aturan antidumping keramik Cina.


Akan Ada Reshuffle Kabinet Lagi? Jokowi: Ya Bisa

9 hari lalu

Tangkapan layar Presiden RI Joko Widodo (kiri) tampak berbincang dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat melakukan perayaan kecil atas keberhasilan Indonesia meraih medali emas sepak bola putra SEA Games 2023 Kamboja dengan traktiran durian di Si Bolang Durian, Medan, Sumatera Utara, Selasa malam, 16 Mei 2023. ANTARA/Gilang Galiartha
Akan Ada Reshuffle Kabinet Lagi? Jokowi: Ya Bisa

Rencana reshuffle kabinet itu dinilai tidak lagi efektif, sebab periode kepemimpinan Jokowi tinggal menyisakan beberapa pekan lagi.


Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

11 hari lalu

Kolase foto Pramono Anung (kiri) dan Tri Rismaharini (Tempo/Ilham Balindra dan ANTARA)
Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

Rencana reshuffle hanya untuk mengisi kekosongan di tubuh kabinet Indonesia Maju, setelah Pramono dan Risma mundur karena maju di Pilkada 2024.


Beda Pengunduran Diri Pramono Anung, Rano Karno, dan Risma Demi Maju di Pilkada 2024

11 hari lalu

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri) dan bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (kanan) menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. Pramono Anung dan Rano Karno menjadi pasangan pertama dari tiga bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat Pilgub DKI Jakarta. ANTARA/Muhammad Ramdan
Beda Pengunduran Diri Pramono Anung, Rano Karno, dan Risma Demi Maju di Pilkada 2024

Pramono Anung, Rano Karno, dan Risma sama-sama telah mengundurkan diri dari posisinya sekarang demi maju di Pilkada. Apa perbedaannya?


Risma Mundur, Siapa Kader PDIP yang Tersisa di Kabinet Jokowi?

11 hari lalu

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (baju putih) saat tiba di Kantor KPU Jatim di Surabaya, Kamis malam 29 Agustus 2024. ANTARA/Faizal Falakki
Risma Mundur, Siapa Kader PDIP yang Tersisa di Kabinet Jokowi?

Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Siapa kader PDIP yang masih tersisa di kabinet Jokowi?