Menteri Desa Dorong BUMDes Sejahterakan Desa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Eko Putro Sandjojo. cpp.co.id

    Eko Putro Sandjojo. cpp.co.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo berupaya mendorong perekonomian masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes). "Desa-desa rencananya kami push (dorong) untuk membentuk badan usaha desa," kata Eko saat berkunjung ke kantor Tempo, Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2016.

    Eko menjelaskan, dana desa yang dikucurkan pemerintah sebagian bisa digunakan untuk mengembangkan unit usaha melalui BUMDes. Salah satu yang akan didorong adalah sarana pengelolaan pasca-panen dan tempat penyedia sarana produksi.

    Dari hasil kunjungannya ke desa-desa di Jawa Tengah, Eko menilai, satu desa bisa memiliki beragam komoditas pertanian dan tidak ada yang menjadi unggulan. Akibatnya, jalur distribusi untuk sarana produksi jadi panjang. "Harga di level petani mahal," ucapnya.

    Selain itu, dia menyebutkan, jalur penjualan pasca-panen panjang lantaran hasil panen sedikit. Akibatnya,  tidak ada investor yang mau membuat sarana pasca-panen. Karena itu, distribusi hasil panen harus melalui tahap yang panjang, misalnya melalui pengumpul ke pengumpul lebih besar, baru ke sarana pasca-panen yang lebih besar.

    Untuk memperbaiki sarana distribusi itu, Eko mengaku sudah menyiapkan program untuk membentuk desa unggulan. Rencananya dia menunjuk desa-desa yang berada di satu wilayah berdekatan untuk berkonsentrasi terhadap satu komoditas unggulan. "Misalnya beberapa desa konsentrasinya beras saja, jagung saja, atau tebu saja," ujarnya.

    Jika sudah terbentuk pola seperti itu, Eko berencana mengajak investor bekerja sama dengan BUMDes untuk membangun sarana pasca-panen agar rantai distribusi dipangkas dan harga panen lebih murah. Jika sukses, Eko berujar, deviden yang didapat suatu saat bisa mencukupi kebutuhan desa. "Kalau deviden cukup, suatu saat desa bisa mandiri. Tidak perlu disuntik (dana) pemerintah," ucapnya.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.