TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku sengaja mengungkapkan dana Rp 13,9 triliun milik Pemerintah DKI Jakarta, pimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang disimpan di bank umum. Menurut Presiden Jokowi, buka-bukaan itu dilakukan atas permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Jokowi menegaskan, jika simpanan uang di bank masih sebanyak itu, surat utang kian bertambah. Ia berpesan manajemen keuangan semakin diperketat. "Kalau sudah blak-blakan begini, bagaimana rasanya? Sekarang sudah blak-blakan. Saya sudah dibisiki Menkeu, 'Pak diungkap saja'," tutur Jokowi di Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2016.
BACA: Disindir Jokowi Soal Penyerapan APBD, Ini Komentar Ahok
Dalam Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jokowi sempat menyindir Ahok. Pasalnya, dalam daftar sepuluh provinsi yang menyimpan dana terbanyak di bank umum, DKI Jakarta menempati urutan teratas. Jokowi menyampaikan data tersebut secara blak-blakan.
"Pak Ahok duitnya emang gede. Tapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun. Ini harus dikeluarkan," kata Jokowi. Ia meminta kepala daerah, baik wali kota, bupati, hingga gubernur, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi, salah satunya mengeluarkan APBD sedini mungkin.
Provinsi kedua yang memiliki simpanan terbesar adalah Jawa Barat Rp 8,034 triliun, Jawa Timur (Rp 3,947 triliun), Riau (Rp 2,867 triliun), Papua (Rp 2,596 triliun), Jawa Tengah (Rp 2,467 triliun), Kalimantan Timur (Rp 1,572 triliun), Banten (Rp 1,527 triliun), Bali (Rp 1,464 triliun), dan Aceh (Rp 1,446 triliun).
BACA: Jokowi Sindir Ahok Soal Penyerapan APBD DKI Jakarta
Menanggapi sindiran Jokowi, Ahok berdalih dana itu disimpan lantaran banyak proyek yang belum selesai dikerjakan. Karena itu, dana belum diserap dengan baik. "Kita harus lihat, itu kan cuma ngomong doang. Kita mesti lihat serapan anggaraannya. Kalau proyek, enggak mungkin bayar orang langsung," tutur Ahok.
Menurut Ahok, Pemerintah Jakarta belum membayar beberapa proyek yang berjalan. Misalnya pembangunan tanggul, rumah susun, dan penyediaan transportasi massal. Ahok berujar, yang disampaikan Jokowi adalah daerah penerima dana alokasi umum atau DAU, sementara DKI Jakarta tidak menerima dana tersebut.
Besaran simpanan DKI Jakarta Rp 13,9 triliun, kata Ahok, bukan DAU. Sedangkan provinsi lain yang memiliki simpanan besar tersebut adalah anggaran DAU dari pemerintah pusat. "DKI enggak punya DAU. Itu bedanya. Yang dikritik itu kan yang dapat DAU, ditransfer, tapi enggak dipakai. Kami DKI itu enggak dikasih DAU."
LARISSA HUDA
BACA JUGA
Haris Azhar di Ujung Tanduk, 2 Kejanggalan Pengaduan BNN
Pilkada DKI, #JakartaMenyambutRisma Jadi Trending Topic
