Menteri Luhut Pelajari Pencabutan Izin Reklamasi Pulau G  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan warga melakukan penyegelan Pulau G, Muara Angke, Jakarta, 17 April 2016. Ribuan nelayan di Muara Angke menggelar aksi menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait reklamasi Teluk Jakarta. TEMPO/Subekti

    Ratusan warga melakukan penyegelan Pulau G, Muara Angke, Jakarta, 17 April 2016. Ribuan nelayan di Muara Angke menggelar aksi menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait reklamasi Teluk Jakarta. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan masih enggan berkomentar soal nasib reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta. Dia mengaku masih akan mempelajari reklamasi Pulau G dari berbagai aspek.

    "Biar saya pelajari dulu, setelah itu saya undang media biar dijelaskan, tokoh yang mengkritik itu biar ahlinya bicara, jadi enggak pakai ‘katanya’," kata Luhut setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis, 4 Agustus 2016, di kantor Wakil Presiden, Jakarta.

    Luhut mengatakan nasib reklamasi Pulau G akan diputuskan setelah lebih dulu mempelajari aspek legal, bisnis, ataupun teknisnya. Dia berharap pengambilan keputusan akan benar. Untuk sementara, dia mengaku sudah berbicara dengan tim yang merancang reklamasi Pulau G tadi malam.

    Namun dia masih enggan berkomentar. "Tunggu dululah masih dipelajari, mungkin minggu depan baru bisa saya berikan," ucapnya.

    Kamis sore ini, Luhut akan mendengar penjelasan tim yang membuat studi mengenai reklamasi dari ITB. "Dari situ kami bisa berangkat. Jadi kami harus dengarkan dulu apa studinya, kemudian aspek legalnya. Dari situ kami baru bisa melihat lebih tajam, kira-kira langkah apa yang kami ambil," katanya.

    Reklamasi Pulau G dihentikan Menteri Koordinator Kemaritiman sebelumnya, Rizal Ramli. Namun pencopotan Rizal pada reshuffle kabinet pada 27 Juli lalu menimbulkan kekhawatiran kalangan yang menolak reklamasi terhadap keputusan penghentian itu. Mereka meminta Luhut tetap pada keputusan Menko Kemaritiman sebelumnya, yaitu menghentikan reklamasi Pulau G.

    Luhut mengatakan tidak ada arahan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan nasib reklamasi Pulau G. "Enggak ada arahan Presiden. Masak begitu diarahkan. Kami kerjakan dulu, nanti kami lapor, nanti baru feedback apa arahan Presiden," tuturnya.

    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.