TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Pemantau Peradilan menilai, pengunduran diri Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menjadi momentum untuk mereformasi dan menuntaskan kasus mafia hukum di MA.
Nurhadi mengajukan pensiun dini pekan lalu, tak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan atas namanya.
Baca juga: Sekretaris MA Nurhadi Disebut Jadi Promotor Perkara Lippo
“Kondisi ini dimaknai positif dalam beberapa hal,” begitu bunyi rilis pers Koalisi Pemantau Peradilan, Rabu, 3 Agustus 2016.
Hal positif pertama, menurut Koalisi, adalah pembongkaran praktek mafia hukum atau perdagangan perkara di MA. KPK pun diminta mempercepat penuntasan perkara tersebut. “Segera panggil kembali Nurhadi dan sebaiknya tak perlu ragu menaikkan status ke tahap penyidikan.”
Koalisi yang terdiri atas anggota Institute Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI), dan sejumlah lembaga lain ini mengimbau pentingnya mewaspadai pihak tertentu, yang berupaya menghalangi penyelesaian kasus suap ini dengan alasan bisnis semata.
Hal positif kedua adalah MA bisa memilih calon sekretaris yang transparan, partisipatif, kredibel, dan akuntabel. Sudah sempat ada wacana pelelangan jabatan Sekretaris MA. Agar pemilihan transparan, Koalisi meminta Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Sekretaris MA diisi orang-orang dari dalam dan luar MA, yang memiliki rekam jejak baik.
“Harus dipastikan anggota Pansel bukan titipan pihak yang sedang bermasalah di MA.”
Proses seleksi, menurut Koalisi, harus ketat, bahkan sejak pemilihan calon anggota Pansel. Cara kerja Pansel Calon Pimpinan KPK disebut cocok menjadi acuan seleksi calon Sekretaris MA.
“Pemilihan pun harus melibatkan pihak eksternal, seperti KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman, dan Komisi Yudisial,” ujar Koalisi.
Koalisi mendesak Ketua MA membubarkan Tim Reformasi Birokrasi MA bentukan Nurhadi. Dalam tim tersebut, Nurhadi diketahui menunjuk diri sendiri sebagai penanggung jawab, lewat Surat Keputusan Sekretaris MA Nomor 23/SEK/SK/2016, bertanggal 25 April 2016.
Salah satu hal yang menjadi prioritas Koalisi Pemantau Peradilan, dalam konteks membersihkan MA, adalah reformasi di bidang pengawasan dan pembinaan. “Tugas dan kewenangan Sekretaris MA perlu dievaluasi kembali secara menyeluruh.”
YOHANES PASKALIS
