Ingin WNI di Perbatasan Tak Bergabung dengan Malaysia? Ini Solusinya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bandar Udara Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. ANTARA/Amirullah

    Bandar Udara Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. ANTARA/Amirullah

    TEMPO.COMalinau - Ketua Pemuda Penjaga Perbatasan Indonesia dengan Malaysia Paulus Murang mengajukan solusi kepada pemerintah untuk mencegah lepasnya beberapa wilayah Indonesia ke tangan Malaysia. “Libatkan masyarakat seperti kami yang tahu seluk-beluk di lapangan,” katanya di Malinau, Kalimantan Utara, Selasa, 2 Agustus 2016.

    Paulus mengatakan upaya perundingan harus tetap berjalan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Namun keterlibatan masyarakat pun perlu dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah memastikan keutuhan wilayahnya. Ia meminta pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola daerah perbatasan yang berstatus outstanding boundary problem (OBP). BACA: 28 Desa di Nunukan Terancam Dikuasai Malaysia?

    Menurut Paulus, langkah yang bisa ditempuh adalah membangun perumahan di wilayah OBP. Selain itu, membangun sarana-prasarana, seperti jalan. Itu dimaksudkan agar mereka memiliki akses yang berasal dari upaya pemerintah Indonesia. “Setelah Indonesia bangun perumahan dan jalan di sana, Malaysia mulai jadi kayak cacing kepanasan,” tuturnya.

    Paulus menambahkan, langkah lain adalah membangun daerah perbatasan sesuai dengan program Presiden Joko Widodo. Selain perumahan dan infrastruktur jalan, pemerintah bisa membuka perkebunan di wilayah itu sehingga masyarakat tidak lagi menjadi buruh dan bergantung hidupnya kepada Malaysia. BACA: Di 28 Desa di Nunukan, Malaysia Gratiskan KPT sampai Listrik

    Paulus menceritakan bahwa kondisi anak-anak di perbatasan sangat miris. Mereka pun tidak mengenali lambang Indonesia, justru menyebut harimau seperti lambang Malaysia. Sebab, barang-barang dari negara itu lebih banyak masuk dibanding dari Indonesia dengan ciri khas lambang Malaysia.

    Bukan hanya konfeksi yang masuk dari Malaysia ke perbatasan. Bahan kebutuhan pokok juga masuk menjadi konsumsi masyarakat Indonesia di perbatasan. Bahkan, kata Paulus, Malaysia menawarkan layanan dokter gratis. Tujuannya agar mereka bergabung dengan negara tersebut.

    Paulus berujar saat ini seluas 154 ribu hektare wilayah di Lumbis Ogong bisa berpotensi diambil alih Malaysia. Atau sebanyak 28 desa, antara lain Simantipal dan Sinapad di Lumbis Ogong. Ia mendesak pemerintah serius mengatasi sengketa perbatasan itu.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.