Wiranto Usulkan Menhan Tiga Negara Bahas Operasi Darat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Luhut Binsar Pandjaitan berjalan bersama Rizal Ramli saat memasuki gedung BPPT untuk mengikuti acara serah terima jabatan Menko Maritim dan Sumber Daya, Jakarta, 28 Juli 2016. TEMPO/Frannoto

    Luhut Binsar Pandjaitan berjalan bersama Rizal Ramli saat memasuki gedung BPPT untuk mengikuti acara serah terima jabatan Menko Maritim dan Sumber Daya, Jakarta, 28 Juli 2016. TEMPO/Frannoto

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pertemuan trilateral Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina berfokus mewujudkan patroli maritim bersama. Trilateral itu sedang berlangsung di Nusa Dua, Bali, sejak kemarin hingga hari ini. 

    "Saya beri masukan (kepada Menteri Pertahanan) biar ada pembicaraan soal kerja sama operasi darat," kata Wiranto di kompleks Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Agustus 2016. 

    Menurut Wiranto, kelompok bersenjata yang merampok di laut akan membawa hasil atau sandera yang diculik ke darat. "Bisa diselesaikan di laut, tapi kalau di darat tak ada kerja sama, bagaimana?" (Baca: Tiga Menhan Bahas Keamanan Maritim Filipina-Malaysia)

    Wiranto mengatakan pergerakan militer Indonesia akan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang sedang digodok Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan dua menteri pertahanan lain. "Kami kan melawan perompak atau teroris, yang tak kenal wilayah nasional. Operasi mereka bisa melampaui batas negara."

    Jika kukuh mempersoalkan batas negara, ujar Wiranto, negara akan kewalahan melawan perompak. "Makanya, hari ini kami sepakat, negara yang terlibat dan yang dirugikan sama-sama melawan. Untuk itu, Menteri Pertahanan ke Bali." (Baca: Kemlu: Ancaman Bunuh Sandera Kami Anggap Serius)

    Ryamizard, dalam pertemuan tersebut, sempat menelurkan sejumlah gagasan. Dia mendorong terwujudnya rencana patroli trilateral dengan kerangka dasar yang sudah sempat ditandatangani ketiga negara di Jakarta, 14 Juli lalu. 

    Ryamizard meminta protokol khusus yang bisa mengatur upaya penyelamatan manusia dan kapal, khususnya di perairan Sulu, Filipina selatan, yang menjadi titik rawan. "Ketiga negara pun perlu mengeluarkan deklarasi bersama untuk memulai kerja sama di lapangan," begitu saran Ryamizard, seperti ditulis dalam keterangan pers Kementerian Pertahanan, Selasa pagi. (Baca: Penculikan oleh Abu Sayyaf dan Keamanan Laut Sulu Dibahas di Bali)

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.