Menteri Asman: Pemerintah Daerah Jangan Bergaya Konservatif  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Asman Abnur, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. TEMPO/Subekti

    Asman Abnur, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COSurabaya - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan sudah saatnya pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, meninggalkan gaya pemerintahan konservatif.

    "Pegawai negeri jangan kalah dengan pegawai swasta dalam melayani masyarakat," ujarnya dalam pesan tertulis setelah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2016 di kantor Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur, Selasa, 2 Agustus 2016.

    Menurut Asman, secara umum masih terdapat perbedaan dalam pelayanan oleh pegawai swasta dan pegawai negeri. Ketika pengusaha masuk ke instansi pemerintah, kata dia, mereka sering kecewa karena tidak mendapat pelayanan yang proporsional.

    Asman mencontohkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Ketika pengusaha masuk ke bank, mereka mendapat pelayanan yang sangat baik. Apa yang diperlukan, kata dia, semuanya tersedia. Pengusaha juga mendapat jaminan uangnya akan aman jika diinvestasikan. 

    Begitu selesai dari bank, pengusaha tadi masuk ke instansi pemerintah, misalnya kantor pajak. "Saat datang di desk pertama, petugasnya tidak masuk. Di desk berikutnya, ada petugas tapi tidak memahami tax amnesty. Ini persoalan kita," tutur Asman.

    Asman mengutip arahan Presiden Joko Widodo bahwa tax amnesty harus sukses. Karena itu, Menteri Asman berkomitmen untuk lebih cepat lagi melakukan pembenahan birokrasi agar mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Bukan hanya pelayanan di kantor pajak, tapi seluruh jenis pelayanan publik. Kualitasnya harus terus ditingkatkan.

    Menurut Asman, satu cara yang harus dilakukan adalah mengubah paradigma pegawai negeri agar tidak bermental priayi, tapi harus menjadi pelayan masyarakat. Karena itu, Asman berkomitmen untuk mendampingi pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan akuntabilitas kinerja. "Kita hadir tidak hanya saat evaluasi, tapi juga harus hadir mendampingi saat menyusun perencanaan. Kapan pun kami siap. Kita jangan kalah oleh swasta," ucapnya.

    Setelah memberikan pengarahan, Asman didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk meninjau pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Manyar, Surabaya. Dalam kesempatan itu, Asman juga memberikan apresiasi pada berbagai inovasi pelayanan di unit pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur. Asman sempat meninjau ATM Samsat dan Samsat Drive Thru. Asman berharap inovasi ini bisa ditularkan ke daerah lain, terutama di Indonesia timur. 

    DESTRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.