Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2015, Defisit BPJS Kesehatan di Cirebon Tembus Rp 400 Miliar  

image-gnews
Sejumlah kaum wanita melakukan pendaftaran saat pemeriksaan kanker serviks melalui metode IVA test di Klinik Pratama Medika Antapani, Bandung, Jawa Barat, 29 Juli 2016. Pemeriksan kanker serviks bagi pengguna karti BPJS ini digelar secera serentak di klinik-klinik di seluruh Indonesia. Kanker serviks menjadi salah satu penyakit yang merenggut nyawa hampir 50 persen dari jumlah total penderita. TEMPO/Prima Mulia
Sejumlah kaum wanita melakukan pendaftaran saat pemeriksaan kanker serviks melalui metode IVA test di Klinik Pratama Medika Antapani, Bandung, Jawa Barat, 29 Juli 2016. Pemeriksan kanker serviks bagi pengguna karti BPJS ini digelar secera serentak di klinik-klinik di seluruh Indonesia. Kanker serviks menjadi salah satu penyakit yang merenggut nyawa hampir 50 persen dari jumlah total penderita. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Cirebon - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Utama Cirebon mengalami defisit lebih dari Rp 400 miliar sepanjang 2015. “Selama 2015 lalu defisit yang kami alami lebih dari Rp 400 miliar,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Cirebon Deded Chandra saat memberikan paparan pada Forum Komunikasi dan Kemitraan BPJS Kesehatan di Balai Kota Cirebon, Selasa, 2 Agustus 2016. Nilai defisit tersebut sekitar 15 persen dari total defisit nasional yang mencapai Rp 6 triliun.

Deded menjelaskan nilai defisit BPJS Kesehatan Cabang Utama Cirebon tersebut merupakan akumulasi dari empat daerah wilayah kerja. Masing-masing Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu. Bahkan nilai defisit pada 2015 mengalami kenaikan Rp 100 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang nilai defisitnya hanya Rp 300 miliar.

Besarnya nilai defisit tersebut, menurut Deded, dikarenakan nilai klaim yang dibayarkan tidak sebanding dengan iuran yang masuk. Nilai klaim yang dibayarkan mencapai Rp 1,3 triliun, sedangkan iuran yang masuk hanya Rp 900 miliar. Semua kekurangan tersebut, menurut Deded, akhirnya harus ditanggung pemerintah.

Tahun ini saja, selama periode Januari hingga Juni 2016 pun sudah terjadi defisit. “Untuk Kota Cirebon saja, selama Januari hingga Juni tahun ini sudah terjadi defisit Rp 120 miliar,” kata Deded. Namun untuk daerah lainnya, Deded mengaku tidak hafal angkanya secara pasti. Sedangkan untuk nilai klaim yang sudah dibayarkan selama Januari hingga Juni 2016 di Kota Cirebon untuk 10 rumah sakit, 22 puskesmas, dokter keluarga, dan lainnya mencapai Rp 170,96 miliar. Padahal iuran yang baru masuk Rp 50,8 miliar.

Sejumlah faktor, menurut Deded, menjadi faktor penyebab tingginya jumlah defisit. Di antaranya belum semua warga terdaftar sebagai peserta BPJS dan tingginya tunggakan. Di Kota Cirebon, yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS sebanyak 273 ribu dengan rincian 109 ribu sebagai penerima bantuan iuran dari anggaran pendapatan dan belanja negara, 42 ribu PBI dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon, dan 23 ribu peserta mandiri. “Dari 23 ribu peserta mandiri, sebanyak 14 ribu di antaranya menunggak iuran,” kata Deded. Bahkan tunggakan peserta BPJS mandiri ada yang lebih dari enam bulan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, lanjut Deded, masih ada 127 badan usaha kecil dan menengah yang belum melakukan registrasi kepesertaan untuk karyawan dan keluarganya. Bahkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon hingga kini pun belum terdata membayarkan iuran karyawannya, sekalipun sudah teregistrasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Asep Dedi berharap akhir 2017 semua warga Kota Cirebon sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. “Target nasional memang 2019, namun Pemkot Cirebon menargetkan 2017 semua sudah terdaftar sebagai peserta,” kata Asep Dedi. Sedangkan terkait dengan belum dibayarnya iuran BPJS Kesehatan oleh PDAM Kota Cirebon, Asep berjanji pihaknya akan segera menelusuri hal itu.

IVANSYAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

29 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

Untuk membuat SKCK, masyarakat kini wajib menjadi peserta program JKN BPJS Kesehatan per 1 Maret 2024. Bagaimana prosedurnya?


Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

24 Januari 2024

Presiden Joko Widodo menyapa warga setelah meresmikan jalan inpres di Ngawen, Blora, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024. Presiden Jokowi meresmikan perbaikan ruas jalan Purwodadi-Wirosari-Blora sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dengan panjang 32,3 kilometer yang menelan anggaran sebesar Rp257,6 miliar. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

Presiden Jokowi menyebutkan sebanyak 267 juta masyarakat Indonesia memiliki kartu BPJS Kesehatan yang juga melayani pasien dengan penyakit berat.


Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

23 Januari 2024

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau ruas Jalan Surakarta-Gemolong (Sragen)-Purwodadi di Desa Ngandul, Kabupaten Sragen, Selasa, 23 Januari 2024. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

Presiden Jokowi mengharapkan BPJS kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat dapat bermanfaat bagi warga Indonesia.


Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

21 Desember 2023

Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

Begini cara mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang hilang.


Prabowo-Gibran Memainkan Program Kartu-kartu Persis Jurus Jokowi

20 Desember 2023

Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kiri) bersama istrinya, Selvi Ananda membocorkan beberapa program yang akan diterapkan saat resmi terpilih menjadi wakil presiden, di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. Deklarasi ini merupakan pengenalan pertama pasangan Prabowo - Gibran sebagai paslon pilpres 2024 ke publik sebelum melakukan perjalanan menuju Kantor Pemilihan Umum (KPU). TEMPO/Magang/Joseph.
Prabowo-Gibran Memainkan Program Kartu-kartu Persis Jurus Jokowi

Saat konteastasi Pemilu 2014 dan 2019, Jokowi sodorkan kartu-kartu untuk masyarakat. Berikut kartu-kartu serupa ditawarkan Prabowo-Gibran.


JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

1 Juni 2023

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

Berikut ini perbedaan antara JKN-KIS dan BPJS, dalam artikel ini juga menjelaskan bagaimana cara daftar program jaminan kesehatan tersebut.


Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

8 Desember 2022

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbicara dengan pengungsi saat untuk keempat kalinya mengunjungi korban Gempa Cianjur, Jawa Barat, Kamis, 8 Desember 2022. Pada kunnjungan kali ini Jokowi direncanakan untuk menyerahkan bantuan stimulan rumah kepada warga dan ahli waris korban bencana gempa bumi Cianjur beberapa waktu lalu. Foto :  Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

Progam bantuan yang digelontokan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendongkrak tingkat kepuasan publik.


Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

30 Juni 2022

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

DKR Depok banyak mendapat laporan soal PPDB, Dinas Pendidikan tidak mengakomodir peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI),


Alasan BPJS Kesehatan Buka Data Kartu Indonesia Sehat ke Pemda

9 Juli 2020

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan BPJS Kesehatan Buka Data Kartu Indonesia Sehat ke Pemda

BPJS Kesehatan membuka akses dashboard Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke pemerintah daerah untuk mengolah data dan informasi KIS peserta JKN.


Sidak ke RSUD Subang, Jokowi: 90 Persen Pakai KIS

29 November 2019

Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak layanan BPJS Kesehatan ke RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Kota Bandar Lampung, 15 November 2019. Saat melakukan kunjungan di rumah sakit, Jokowi ingin mencari tahu pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima para peserta JKN. Dia pun bertanya langsung ke sejumlah pasien yang ada di sana. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Sidak ke RSUD Subang, Jokowi: 90 Persen Pakai KIS

"Angkanya hampir sama, artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS dalam rangka pelayanan kesehatan," kata Jokowi.