2015, Defisit BPJS Kesehatan di Cirebon Tembus Rp 400 Miliar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah kaum wanita melakukan pendaftaran saat pemeriksaan kanker serviks melalui metode IVA test di Klinik Pratama Medika Antapani, Bandung, Jawa Barat, 29 Juli 2016. Pemeriksan kanker serviks bagi pengguna karti BPJS ini digelar secera serentak di klinik-klinik di seluruh Indonesia. Kanker serviks menjadi salah satu penyakit yang merenggut nyawa hampir 50 persen dari jumlah total penderita. TEMPO/Prima Mulia

    Sejumlah kaum wanita melakukan pendaftaran saat pemeriksaan kanker serviks melalui metode IVA test di Klinik Pratama Medika Antapani, Bandung, Jawa Barat, 29 Juli 2016. Pemeriksan kanker serviks bagi pengguna karti BPJS ini digelar secera serentak di klinik-klinik di seluruh Indonesia. Kanker serviks menjadi salah satu penyakit yang merenggut nyawa hampir 50 persen dari jumlah total penderita. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Cirebon - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Utama Cirebon mengalami defisit lebih dari Rp 400 miliar sepanjang 2015. “Selama 2015 lalu defisit yang kami alami lebih dari Rp 400 miliar,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Cirebon Deded Chandra saat memberikan paparan pada Forum Komunikasi dan Kemitraan BPJS Kesehatan di Balai Kota Cirebon, Selasa, 2 Agustus 2016. Nilai defisit tersebut sekitar 15 persen dari total defisit nasional yang mencapai Rp 6 triliun.

    Deded menjelaskan nilai defisit BPJS Kesehatan Cabang Utama Cirebon tersebut merupakan akumulasi dari empat daerah wilayah kerja. Masing-masing Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu. Bahkan nilai defisit pada 2015 mengalami kenaikan Rp 100 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang nilai defisitnya hanya Rp 300 miliar.

    Besarnya nilai defisit tersebut, menurut Deded, dikarenakan nilai klaim yang dibayarkan tidak sebanding dengan iuran yang masuk. Nilai klaim yang dibayarkan mencapai Rp 1,3 triliun, sedangkan iuran yang masuk hanya Rp 900 miliar. Semua kekurangan tersebut, menurut Deded, akhirnya harus ditanggung pemerintah.

    Tahun ini saja, selama periode Januari hingga Juni 2016 pun sudah terjadi defisit. “Untuk Kota Cirebon saja, selama Januari hingga Juni tahun ini sudah terjadi defisit Rp 120 miliar,” kata Deded. Namun untuk daerah lainnya, Deded mengaku tidak hafal angkanya secara pasti. Sedangkan untuk nilai klaim yang sudah dibayarkan selama Januari hingga Juni 2016 di Kota Cirebon untuk 10 rumah sakit, 22 puskesmas, dokter keluarga, dan lainnya mencapai Rp 170,96 miliar. Padahal iuran yang baru masuk Rp 50,8 miliar.

    Sejumlah faktor, menurut Deded, menjadi faktor penyebab tingginya jumlah defisit. Di antaranya belum semua warga terdaftar sebagai peserta BPJS dan tingginya tunggakan. Di Kota Cirebon, yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS sebanyak 273 ribu dengan rincian 109 ribu sebagai penerima bantuan iuran dari anggaran pendapatan dan belanja negara, 42 ribu PBI dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon, dan 23 ribu peserta mandiri. “Dari 23 ribu peserta mandiri, sebanyak 14 ribu di antaranya menunggak iuran,” kata Deded. Bahkan tunggakan peserta BPJS mandiri ada yang lebih dari enam bulan.

    Selain itu, lanjut Deded, masih ada 127 badan usaha kecil dan menengah yang belum melakukan registrasi kepesertaan untuk karyawan dan keluarganya. Bahkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon hingga kini pun belum terdata membayarkan iuran karyawannya, sekalipun sudah teregistrasi.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Asep Dedi berharap akhir 2017 semua warga Kota Cirebon sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. “Target nasional memang 2019, namun Pemkot Cirebon menargetkan 2017 semua sudah terdaftar sebagai peserta,” kata Asep Dedi. Sedangkan terkait dengan belum dibayarnya iuran BPJS Kesehatan oleh PDAM Kota Cirebon, Asep berjanji pihaknya akan segera menelusuri hal itu.

    IVANSYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.