Diajak PKS Usung Risma-Sandiaga Uno, Ini Jawaban PDIP

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meninjau Taman Gantung usai diresmikan di gedung Siola Jalan Tunjungan Surabaya, 26 Juli 2016. TEMPO/MOHAMMAD SYARRAFAH

    Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meninjau Taman Gantung usai diresmikan di gedung Siola Jalan Tunjungan Surabaya, 26 Juli 2016. TEMPO/MOHAMMAD SYARRAFAH

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Gembong Warsono mengatakan ajakan koalisi dari Partai Keadilan Sejahtera untuk mengusung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan hal yang wajar dalam politik.

    "Itu boleh-boleh saja," kata Gembong saat dihubungi, Selasa, 2 Agustus 2016. Menurut dia, melakukan koalisi dalam mengusung calon harus melalui mekanisme. Saat ini, kata dia, PDI Perjuangan masih terus menjalin komunikasi dengan beberapa partai, seperti Gerindra, PKB, dan PAN. BACA: PKS Usulkan Duet Risma-Sandiaga

    Sebelumnya, PKS mengatakan keinginannya untuk menyandingkan Sandiaga Uno dan Risma dalam pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Risma adalah kader PDI Perjuangan yang kini menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.

    Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan partainya terus berkomunikasi dengan PDIP. "Kami menunggu sinyal dari PDIP untuk Risma," ujar Muzzamil. PKS pun merapat ke Gerindra dan mendukung Sandiaga Uno. BACA: Jika Gerindra Berkoalisi, Sandi Uno Bisa Jadi Calon DKI-2

    PKS, kata dia, memastikan tidak mempermasalahkan posisi Sandi Uno yang didapatkan dalam rencana koalisi. “Kami tengah mencari tokoh terbaik untuk dipasangkan dengan Sandiaga, baik sebagai cagub maupun cawagub,” tutur Muzzammil.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.