TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya menerima para petani Kendeng yang sudah sering berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan terkait dengan pembangunan pabrik semen serta penambangan batu kapur di beberapa wilayah di Jawa Tengah.
"Pembicaraan tadi cukup baik, dalam bahasa Jawa. Intinya, Bapak Presiden sudah mendengar keluhan masyarakat soal rencana pembangunan pabrik milik PT Semen Indonesia (BUMN)," kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 2 Agustus 2016.
Kasus antara PT Semen Indonesia dan warga Kendeng terjadi sejak lima tahun lalu. Penyebabnya, para petani lokal menganggap proyek pembangunan pabrik semen berdampak pada mata pencaharian mereka karena faktor limbah dan penyempitan lahan. Proyek pembangunan dan penambangan batu kapur itu di antaranya dilakukan di Kendeng, Rembang, Pati, Grobogan, Wonogiri, dan Gombong.
Baca: Aksi Petani Kendeng Menolak Semen Terus Berlanjut
Selain itu, para petani menuding PT Semen Indonesia melakukan pelanggaran dalam membangun pabrik yang diklaim sudah mencapai 95 persen tersebut. Beberapa pelanggaran itu di antaranya soal Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, Peraturan Daerah Rancangan Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011.
Menurut Teten, Presiden Jokowi sudah menentukan langkah mengakhiri perseteruan para petani dengan PT Semen Indonesia. Pertama, Jokowi meminta KSP mengkoordinasi menteri-menteri terkait untuk memulai kajian lingkungan strategis terkait dengan lahan tambang dan pabrik. Dengan begitu, kata Teten, akan diketahui mana lokasi yang aman dieksploitasi, tidak merugikan petani, serta mana yang tidak boleh disentuh.
"Terutama kawasan tambang yang perlu dikaji, yang berjarak 10 kilometer dari pabrik," ujar Teten. Klaim para petani, jalan dari pabrik ke kawasan tambang itu termasuk obyek yang dilindungi sehingga tidak bisa dieksploitasi.
Baca: Ulang Tahun Jokowi, Petani Kendeng Panjatkan Doa Khusus
Langkah kedua, Jokowi memerintahkan PT Semen Indonesia menghentikan dulu proyek pabrik dan penambangan di lokasi. Sebab, kajian alam strategis akan memakan waktu kurang-lebih setahun.
Juru bicara petani, Gun Ritno, mengapresiasi Jokowi yang mau menerima warga Kendeng dan mengambil langkah seperti penghentian proyek. Menurut Gun, jika kebijakan tersebut tidak diambil, kondisi di Kendeng akan semakin parah karena terjadi penyempitan lahan hingga makin sulitnya petani bekerja.
Simak: Warga Kendeng Tolak Pabrik Semen di Depan Kantor Kedutaan Jerman
"Enggak akan bisa Indonesia mencapai kedaulatan pangan dengan lahan yang terbatas untuk digarap petani," tuturnya. Dia memastikan warga siap diajak berdialog untuk mencari solusi bersama. "Selama ini kan enggak ada rembukannya (musyawarah)."
Pakar lingkungan hidup dari Institut Pertanian Bogor, Suryo Adi Wibowo, yang terlibat dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, mengatakan lembaganya akan ikut melakukan pengkajian situasi di Kendeng. Menurut dia, hasilnya akan menjadi rujukan pemerintah daerah, masyarakat, dan pemerintah pusat dalam mengambil keputusan.
ISTMAN M.P.
