Kemlu: Ancaman Bunuh Sandera Kami Anggap Serius  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Arrmanatha Christiawan Nasir, juru bicara Kementerian Luar Negeri. Tempo/Natalia Santi

    Arrmanatha Christiawan Nasir, juru bicara Kementerian Luar Negeri. Tempo/Natalia Santi

    TEMPO.COJakarta - Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan pemerintah menganggap serius ancaman eksekusi terhadap para sandera. Ini terkait dengan ancaman kelompok bersenjata di Filipina selatan yang akan membunuh para sandera WNI.

    "Intinya, mereka ditahan saja sudah merupakan ancaman bagi nyawa mereka. Jadi apa pun yang mereka katakan kami anggap serius," kata Tata, sapaan Arrmanatha, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2016.

    Ia mengatakan pemerintah terus melakukan upaya untuk membebaskan para sandera dengan selamat. Pada Senin kemarin, kata Tata, Kementerian juga sudah memanggil pihak keluarga untuk menyampaikan langsung perkembangan. "Kami minta kesabaran keluarga. Kami sampaikan kepada pihak keluarga bahwa keselamatan para sandera adalah hal yang utama," ujarnya.

    Menurut Tata, upaya pembebasan sandera bukanlah proses yang sederhana, tapi kompleks. Karena itu, pemerintah juga bergerak dengan hati-hati serta mencari terobosan. Ini dilakukan agar jangan sampai kesehatan atau nyawa para sandera terganggu.

    Pemerintah Indonesia, kata Tata, terus menjalin komunikasi baik dengan pemerintah Filipina maupun dengan simpul-simpul yang dimiliki di Filipina selatan. Kementerian juga terus berkoordinasi erat dengan pihak perusahaan, yang berkoordinasi langsung dengan penyandera.

    Saat ini ada sepuluh WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina selatan. Di antara mereka, ada empat anak buah kapal TB Charles yang diancam dibunuh jika uang tebusan 250 juta peso tidak segera dibayar. Ancaman itu diterima keluarga sandera pada Rabu, 27 Juli 2016. 

    Kemarin, lima anggota keluarga para korban penyanderaan sempat mendatangi kantor Kementerian Luar Negeri. Mereka mendesak agar pemerintah segera mengambil langkah untuk pembebasan para korban.

    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.