Menag: Kerusuhan di Tanjungbalai bagai Api dalam Sekam

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi Vihara Tri Ratna yang rusak pasca kerusuhan yang terjadi, di Tanjung Balai, Sumatera Utara, 30 Juli 2016. ANTARA/Anton

    Kondisi Vihara Tri Ratna yang rusak pasca kerusuhan yang terjadi, di Tanjung Balai, Sumatera Utara, 30 Juli 2016. ANTARA/Anton

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai, kerusuhan di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, bukan terjadi karena persoalan agama. Ia mengatakan pihaknya telah menurunkan sejumlah pejabat untuk mendalami peristiwa tersebut.

    Menurut Lukman, sejauh penelusuran yang dilakukan pejabat Kementerian, tidak ditemukan pemicu konflik karena adanya perbedaan agama. “Ini lebih kepada persoalan etnis yang sudah cukup lama,” katanya di Hotel Aryaduta Jakarta, Senin malam, 1 Agustus 2016.

    Kerusuhan itu terjadi di Tanjungbalai pada Jumat malam, 29 Juli 2016. Kerusuhan diduga disebabkan oleh kesalahpahaman. Peristiwa itu mengakibatkan sejumlah tempat ibadah dirusak massa. Sebanyak dua vihara dan lima klenteng dibakar. (BacaRusuh Tanjungbalai, Jumlah Tersangka Bertambah)

    Lukman mengatakan di Tanjungbalai sudah ada bibit-bibit konflik yang sewaktu-waktu bisa tumbuh. “Seperti api dalam sekam,” ujarnya. Ia menambahkan, apabila ada pemicu, kerusuhan pun tidak terelakkan.

    Lukman telah menerjunkan sejumlah pejabat untuk mendalami motif kerusuhan yang terjadi. Ia bekerja sama dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat untuk mengusut persoalan di Tanjungbalai.

    Menurut Lukman, pembakaran tempat ibadah merupakan bentuk pelampiasan masyarakat. Bisa jadi peristiwa itu dipicu karena adanya provokator. “Ini kami dalami siapa di balik itu,” katanya. (BacaKerusuhan di Tanjung Balai, Ini Versi Polda Sumatera Utara)

    DANANG FIRMANTO

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.