PM Malaysia Bertemu Jokowi, Kerja Sama Bangun Perumahan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Ny. Iriana Joko Widodo (kanan) dan PM Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak (kedua kiri) serta Isteri Datin Seri Rosmah Mansor (kiri) memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, 11 Oktober 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Ny. Iriana Joko Widodo (kanan) dan PM Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak (kedua kiri) serta Isteri Datin Seri Rosmah Mansor (kiri) memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, 11 Oktober 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.COJakarta - Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengapresiasi langkah deregulasi yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungannya ke Jakarta, Najib menghargai upaya Jokowi yang memangkas birokrasi. "Ini menjadikan Indonesia lebih investor friendly," kata Najib di Istana Merdeka, Senin, 1 Agustus 2016.

    Ke depan, Malaysia antusias meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Najib menargetkan, di masa yang akan datang, nilai perdagangan kedua negara bisa menyentuh US$ 30 miliar. 

    Namun, dalam waktu dekat, Malaysia tertarik terlibat langsung dalam proyek infrastruktur di sektor perumahan. Najib mengatakan Malaysia akan membuat nota kesepahaman dalam pembangunan rumah bersubsidi. "Ada tiga serikat (perusahaan) milik Kerajaan Malaysia yang akan terlibat," katanya. 

    Kerja sama di sektor perumahan merupakan salah satu tema pembahasan dalam pertemuan tahunan Indonesia-Malaysia. Kedua negara juga membahas isu peningkatan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan wilayah. Isu perbatasan laut termasuk yang menjadi pembicaraan. 

    Kedua negara bertekad mengurangi kasus penculikan yang terjadi di wilayah perairan, khususnya di Selat Sulu, kawasan Sulawesi Utara. Menurut Najib, pengamanan di Selat Sulu bisa meniru skema yang sudah diterapkan di perairan Selat Malaka. "Kami berupaya menguatkan hubungan untuk mengurangi kasus penculikan di Selat Sulu," ucapnya. 

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.