TEMPO.CO, Jakarta - Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia Muhammad Iqbal menyatakan tidak bisa membeberkan strategi pemerintah ke depan untuk melepaskan WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata di perairan Filipina Selatan. Menurut dia, hal ini dirahasiakan untuk menjamin keselamatan sandera.
Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri dan Komisi I DPR telah membahas langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah dan strategi pembebasan sandera ke depannya dengan pihak keluarga. “Tapi, untuk keselamatan WNI kita, tidak bisa dibuka kepada teman-teman media,” ujarnya seusai pertemuannya dengan Komisi I DPR dan keluarga sandera di Kantor Kementerian Luar Negeri, Senin, 1 Agustus 2016.
Pertemuan ini difasilitasi oleh Komisi I DPR dan perusahaan tempat para sandera bekerja untuk memenuhi tuntutan pihak keluarga sandera yang meminta pendampingan informasi. “Kami bisa sampaikan kondisi sandera sehat walafiat dan posisinya masih di Pulau Holo walaupun berpindah-pindah,” ujarnya menjelaskan kabar sandera terkini. Ia juga mengatakan saat ini pemerintah terus melakukan upaya diplomasi.
Sama halnya dengan Iqbal, anggota Komisi Pertahanan DPR, Charles Honoris, juga enggan membeberkan strategi pemerintah ke depan. Namun ia menyebutkan negara tidak akan mengeluarkan tebusan. “Secara prinsip negara tidak bisa melakukan pembayaran tebusan,” katanya.
Ia menjelaskan, penolakan membayar tebusan ini terkait dengan penyanderaan yang semakin marak terjadi setelah pemerintah mengeluarkan tebusan untuk WNI yang disandera sebelumnya.
IQRA ARDINI | EZ
