Pilih Cagub DKI, Begini Proses di Partai Demokrat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menggelar acara buka bersama di kediamannya, Cikeas, Bogor, 10 Juni 2016. Isu Ekonomi dan Hukum menjadi bahasan SBY pada acara ini. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menggelar acara buka bersama di kediamannya, Cikeas, Bogor, 10 Juni 2016. Isu Ekonomi dan Hukum menjadi bahasan SBY pada acara ini. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan partainya masih belum memutuskan kandidat calon gubernur yang akan diusung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Menurut Agus, pembahasan kandidat calon Gubernur DKI partainya masih berlangsung di internal Majelis Tinggi Partai.

    "Partai demokrat belum memutuskan ingin mengusung siapa. Sekarang dari Majelis Tinggi masih rapat untuk menentukan calon," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2016.

    Ada 15 orang yang mengisi jabatan Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, dengan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi dan sekretaris E.E. Mangindaan.

    Meski belum menentukan sikap, kata Agus, Demokrat telah menjalin komunikasi politik dengan partai lain. Bahkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga telah mempertimbangkan beberapa nama kandidat cagub. "Tapi kami lebih bicara di tingkat internal," ujarnya.

    Selain membangun komunikasi politik, kata Agus, Demokrat masih meminta pertimbangan dari konsultan politik dan lembaga survei yang ditunjuk. Tujuannya untuk melihat calon-calon yang diinginkan masyarakat. "Kami tidak ingin buru-buru menghubungi calon A atau B. Kami ingin lihat siapa calon yang dikehendaki masyarakat," kata Wakil Ketua DPR ini.

    Berbeda dengan Demokrat, empat partai lain justru sudah menentukan sikap. Misalnya, Partai Golkar, NasDem, dan Hanura sudah memutuskan menyokong Basuki Tjahaja Purnama sebagai cagub. Sedangkan Partai Gerindra mendukung Sandiaga Salahuddin Uno.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.