Aliansi Korban Vaksin Palsu Kembali Datangi RS Harapan Bunda  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Rumah Sakit Harapan Bunda, dr. Finna (tengah) memberikan penjelasan kepada keluarga korban terkait vaksin palsu di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta, 14 Juli 2016. Pihak RS Harapan Bunda mengaku akan bertanggung jawab atas pemberian vaksin palsu. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Direktur Rumah Sakit Harapan Bunda, dr. Finna (tengah) memberikan penjelasan kepada keluarga korban terkait vaksin palsu di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta, 14 Juli 2016. Pihak RS Harapan Bunda mengaku akan bertanggung jawab atas pemberian vaksin palsu. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COJakarta - Koordinator Aliansi Korban Vaksin Palsu Rumah Sakit Harapan Bunda, August Siregar, mengaku akan mendatangi RS Harapan Bunda di Jakarta Timur pada Rabu, 3 Agustus 2016, pada pukul 13.00. Rencananya, para korban vaksin palsu juga akan didampingi Komisi Nasional Perlindungan Anak untuk beraudiensi dengan manajemen rumah sakit.

    August menuturkan akan mengerahkan para orang tua untuk ikut berdialog dengan jajaran manajemen RS Harapan Bunda. “Ibu-ibu yang lebih tahu vaksin anaknya,” kata dia di RS Harapan Bunda, Jakarta Timur, Sabtu, 30 Juli 2016.

    Sabtu ini, Aliansi Korban Vaksin Palsu menggelar pertemuan singkat di RS Harapan Bunda. Tuntutan mereka kepada pihak rumah sakit masih sama, yakni menerbitkan daftar pasien yang diimunisasi pada periode 2003-2016 dan melakukan medical check-up di rumah sakit lain terhadap para korban vaksin palsu dengan biaya ditanggung RS Harapan Bunda. 

    August menegaskan, rumah sakit lain tempat vaksinasi tersebut harus dipilih orang tua korban. Vaksin ulang juga harus dilakukan jika, berdasarkan hasil medical check-up, pasien terindikasi memperoleh vaksin palsu. 

    Selain itu, mereka meminta segala dampak vaksin palsu terhadap pasien menjadi tanggung jawab rumah sakit sampai waktu yang tidak ditentukan. Bagi anak yang sudah lewat usia vaksinasi, rumah sakit berkewajiban memberikan asuransi kesehatan untuk para pasien sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Rumah sakit juga harus memberikan informasi terbaru kepada para orang tua korban, tidak terbatas informasi dari pihak pemerintah atau instansi lain.

    August mengatakan pihaknya juga meminta penyelesaian kasus tidak hanya dikerdilkan pada hukuman terhadap pelaku vaksin palsu dan pemberian vaksin baru, tapi juga harus ditagih janji dan tanggung jawab atas segala risiko yang terjadi di masa mendatang.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.