Konflik di Tanjung Balai, Ketua DPD: Waspadai Provokator  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua wihara dan lima kelenteng yang terletak di wilayah Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara, dibakar oleh sekelompok massa 29 Juli 2016 (Foto: Istimewa)

    Dua wihara dan lima kelenteng yang terletak di wilayah Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara, dibakar oleh sekelompok massa 29 Juli 2016 (Foto: Istimewa)

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Irman Gusman, meminta warga Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, memperkuat persatuan dan hidup rukun.

    Irman meminta masyarakat tidak mudah terhasut provokator. “Kita mewaspadai provokasi dari pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana,” kata dia melalui akun Twitter @IrmanGusman_IG, Sabtu, 30 Juli 2016.

    Kerusuhan terjadi di Tanjung Balai pada Jumat malam, 29 Juli 2016. Ini diduga karena terjadi kesalahpahaman. Sejumlah tempat ibadah didatangi massa dan berujung perusakan 2 wihara dan 5 klenteng dibakar. Tiga jam kemudian, polisi berhasil mengamankan situasi.

    “Sumatera Utara kita ketahui selama ini merupakan wilayah dengan toleransi antar-umat beragama yang sangat baik,” kata Irman dalam cuitannya yang lain.

    Irman meminta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah di kota itu untuk berdialog mencari solusi setelah kericuhan tersebut. Dia meminta masalah ini diselesaikan lewat musyawarah. Irman juga meminta kepolisian dan TNI menjamin keamanan dan mencegah terjadinya konflik susulan.

    Dia juga berpesan kepada masyarakat agar mewaspadai provokasi dari pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana. Komponen bangsa harus bahu-membahu, bergotong-royong, dan bergerak cepat menghentikan sumber konflik SARA. “Konflik SARA merupakan problem serius yang bisa mengganggu kesatuan NKRI.”

    Irman juga ingin membumikan Pancasila sebagai obat mujarab guna mencegah konflik SARA. “Mari kita pegang teguh dan implementasikan Pancasila itu dalam keseharian, tidak hanya dalam ucapan, tapi juga tindakan,” ucap pria yang lahir di Padangpanjang, Sumatera Barat, ini.

    REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.