TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi S.P. mengatakan pernah dihubungi koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, melalui pesan WhatsApp pada Kamis malam, 28 Juli 2016.
Isi pesan itu terkait dengan pengakuan terpidana mati Freddy Budiman bahwa sejumlah pejabat Badan Narkotika Nasional dan Markas Besar Kepolisian RI terlibat dalam jaringan narkoba nasional.
Haris meminta Johan menyampaikan pesan itu kepada Presiden Joko Widodo. “Benar, Kamis malam itu, saya di-WhatsApp Haris dari Kontras. Isinya yang di-broadcast itu. Setelah itu, saya telepon dia, lalu saya sampaikan kepada dia bahwa posisi saya sedang tidak bersama Presiden,” ucapnya saat dihubungi Tempo, Sabtu, 30 Juli 2016.
Johan mengaku tidak mengetahui eksekusi akan dilaksanakan pada Jumat dinihari, 29 Juli 2016. Sedangkan pada saat itu sekitar pukul 20.00 WIB, Presiden sedang menghadiri acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Golongan Karya di Istora Senayan, Jakarta.
Haris Azhar menuturkan, sebelum tulisan pengakuan Freddy tersebar, dia telah menceritakan hal itu kepada Johan Budi. Saat diberi tahu, Johan mengaku kaget dan meminta informasi itu tidak dibuka ke media dulu.
Haris berharap Johan dapat menyampaikan hal itu kepada Presiden untuk mengusut kebenaran pengakuan Freddy.
"Lalu tulisan ini saya kirim ke Johan. Kemudian dia telepon saya. Karena enggak direspons, saya harus melampaui janji. Karena ini penegak hukum, saya mohon maaf kepada Johan demi kepentingan lebih besar,” ujar Haris di kantor Kontras, Kwitang, Jakarta, Jumat, 29 Juli 2016.
Setelah Freddy Budiman dieksekusi bersama tiga terpidana mati lain, yakni Seck Osmane, Michael Titus, dan Humprey Ejike, pada Jumat dinihari, beredar tulisan Haris Azhar soal pengakuan Freddy.
Dalam tulisan tersebut, Freddy disebut menceritakan sepak terjang selama menjadi bandar peredaran narkoba. Freddy memberi pengakuan, selama menyelundupkan narkoba ke Indonesia, dia dibantu sejumlah penegak hukum.
Namun bantuan itu tidak gratis karena dia sudah menyetorkan uang Rp 450 miliar kepada BNN dan Rp 90 miliar kepada pejabat di Mabes Polri untuk memuluskan penjualan narkoba di Indonesia.
Selain itu, dalam pengakuan itu, Freddy menuturkan ada petugas BNN yang meminta pihak Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan mencopot kamera pengintai atau CCTV untuk mempermudah Freddy mengendalikan bisnis peredaran narkoba dari LP.
DESTRIANITA
