Dewan Pers: 75 Persen Media Cetak Tak Profesional

Reporter

Whosright.com

TEMPO.CO, Malang - Sebanyak 75 persen dari 2 ribuan media cetak di Indonesia tak profesional. Data Dewan Pers menyebutkan hanya 567 media cetak yang bisa dikategorikan media profesional. Selebihnya tak memenuhi syarat sesuai standar perusahaan pers yang dikeluarkan Dewan Pers.

"Ada yang belum berbadan hukum dan produk jurnalistiknya tak memenuhi prinsip jurnalistik," kata Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etik Pers, Dewan Pers, Imam Wahyudi dalam diskusi literasi media bersama jurnalis di Malang, Jumat 29 Juli 2016. Pertumbuhan perusahaan media, kata dia, tak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia dan perusahaan pers yang memadai.

Sedangkan dari total sebanyak 43.300 media siber, hanya 211 perusahaan yang dikategorikan perusahaan pers profesional. Untuk itu, Dewan Pers meminta lembaga publik untuk berhati-hati terhadap munculnya media abal-abal. Pelaku seolah berpraktik sebagai jurnalis profesional tetapi melanggar kode etik jurnalis.

"Bahkan ada yang memeras, itu pidana laporkan ke polisi," kata Imam. Media abal-abal muncul, katanya, karena perilaku koruptif di daerah. Sehingga mereka memanfaatkan itu untuk mengeruk keuntungan. Media abal-abal bermunculan terutama sejak pemerintah menggelontorkan dana bantuan operasional sekolah dan dana desa.

"Kepala Desa dan Kepala Sekolah menjadi kelompok rentan yang diperas pelaku media abal-abal," ujarnya. Tahun lalu, kata dia, Dewan Pers mencoret 10 perusahaan pers dari data perusahaan pers profesional karena melanggar prinsip jurnalistik. Perusahaan tersebut beritikad buruk dan cenderung melakukan kejahatan seperti pemerasan.

Sebanyak empat provinsi yang dinyatakan daftar merah karena banyak pengaduan pelanggaran dan sengketa pemberitaan. Yakni Jakarta 394 pengaduan, Sumatera Utara 105, Jawa Barat 51 kasus dan Jawa Timur 44 pengaduan. Sedangkan jumlah jurnalis profesional yang mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sampai saat ini masih kurang dari 10 ribu orang. "Jika ditemukan ada pelanggaran berat Dewan Pers bisa mencabut sertifikat uji kompetensi,"kata Imam.

Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Jawa Timur, Hendro Sumardiko mengatakan diskusi ini penting menjadi bagian dari kampanye media literasi yang dilakukan IJTI. "Masyarakat sudah melek media, sudah cerdas mengevaluasi dan menganalisis berita," ujar Hendro.

EKO WIDIANTO






AMSI Awards 2022 Beri Penghargaan kepada Media Nasional dan Lokal untuk Berbagai Kategori

7 hari lalu

AMSI Awards 2022 Beri Penghargaan kepada Media Nasional dan Lokal untuk Berbagai Kategori

AMSI Awards 2022 menjadi wadah penghargaan kepada sejumlah media yang konsisten dengan memproduksi konten terbaik.


Desakan Penundaan Pengesahan RKUHP, DPR: Kalau Presiden Nolak, Minta Menterinya Tak Usah Datang

9 hari lalu

Desakan Penundaan Pengesahan RKUHP, DPR: Kalau Presiden Nolak, Minta Menterinya Tak Usah Datang

Bambang Wuryanto, menanggapi Dewan Pers yang melayangkan warkat kepada Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP


Dewan Pers Surati Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

10 hari lalu

Dewan Pers Surati Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Dewan Pers menyurati Presiden Jokowi pada 17 November lalu untuk meminta pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda.


Nikita Mirzani Jalani Sidang Hari Ini, Siapkan 9 Bantahan & Minta Ditangani Dewan Pers

10 hari lalu

Nikita Mirzani Jalani Sidang Hari Ini, Siapkan 9 Bantahan & Minta Ditangani Dewan Pers

Nikita Mirzani, hari ini, Senin, 21 November 2022, untuk kedua kalinya menjalani sidang di Pengadilan Negeri Serang.


Dosen UGM Menilai RKUHP Jauh dari Hukum HAM

15 hari lalu

Dosen UGM Menilai RKUHP Jauh dari Hukum HAM

Dosen Fakultas Hukum UGM Herlambang P. Wiratraman berpendapat, butir pasal RKUHP gagal mencerminkan landmark decision.


PKS Minta Tambahan Waktu Pengesahan RKUHP

15 hari lalu

PKS Minta Tambahan Waktu Pengesahan RKUHP

Anggota Komisi III Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, berkata perlu ada kehati-hatian dalam pengesahan RKUHP tersebut.


PWI Sebut RKUHP Hidupkan Lagi Situasi Kolonialisme yang Hidupkan Penindasan

15 hari lalu

PWI Sebut RKUHP Hidupkan Lagi Situasi Kolonialisme yang Hidupkan Penindasan

Dewan Pers mengatakan masih ada 22 pasal dari 9 sektor di RKUHP yang berpotensi mengancam kebebasan masyarakat sipil.


Dewan Pers dan Polri Teken Kerja Sama untuk Jamin Perlindungan Jurnalis

21 hari lalu

Dewan Pers dan Polri Teken Kerja Sama untuk Jamin Perlindungan Jurnalis

Dewan Pers dan Bareskrim Polri meneken perjanjian kerja sama untuk menjamin jurnalis dalam menjalankan kerja jurnalistiknya.


Menengok Praktik Kesetaraan Gender di SMAN * Kota Malang

34 hari lalu

Menengok Praktik Kesetaraan Gender di SMAN * Kota Malang

SMAN 8 Kota Malang adalah salah satu contoh sekolah yang sukses menghilangkan stigma perbedaan gender


Kutuk Serangan Siber terhadap Jurnalis, Dewan Pers Minta Polisi Segera Usut

35 hari lalu

Kutuk Serangan Siber terhadap Jurnalis, Dewan Pers Minta Polisi Segera Usut

Dewan Pers meminta kepada penegak hukum agar segera mengusut tuntas kasus intimidasi yang menimpa jurnalis