INFO MPR - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keputusan akhir dalam merancang arah pembangunan nasional mirip GBHN tergantung pada partai politik. Oleh karena itu, dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang "Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN" di Hotel Margo, Depok, Jumat 29 Juli 2016, Zulkifli berharap para akademisi ikut serta dalam keputusan akhir itu.
Caranya, kata Zulkifli, setiap kalangan akademisi yang memiliki integritas, kemampuan, ilmu dan kecerdasan ikut masuk dalam partai politik (parpol).
"Saya berharap teman-teman para pendekar ini yaitu para doktor, para ahli yang memiliki integritas, memiliki ilmu dan kecerdasan ikut mewarnai kebijakan-kebijakan, kebutuhan-kebutuhan itu. Caranya ya masuk parpol," ujar Zulkifli.
Saat ini kader-kader yang berada dalam parpol tidak paham permasalahan dan pembahasan haluan negara model GBHN. Sehingga diperlukan pemikiran-pemikiran yang unggul untuk perencanaan Indonesia ke depan. Kehadiran para ahli ini akan disambut parpol dengan tangan terbuka. Parpol menyambut baik dan membuka kesempatan luas bagi kehadiran para akademisi. Sebanyak 70 persen kader parpol berasal dari tokoh-tokoh.
FGD ini adalah kerjasama MPR dengan Universitas Pancasila. Narasumber FGD ini antara lain pengamat politik Yudi Latif dan Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Martin Hutabarat.
Dari hasil FGD ini MPR akan menyerahkan hasil kajian tentang GBHN kepada fraksi-fraksi dan kelompok DPD dalam rapat gabungan pada 20 Agusuts 2016.
"Kami kemarin sudah melakukan rapat gabungan dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD. Salah satu keputusannya adalah Badan Pengkajian MPR akan menyampaikan kompilasi hasil-hasil kajian tentang GBHN pada rapat gabungan tanggal 20 Agustus," kata Zulkifli.
Fraksi-fraksi di MPR dan kelompok DPD, sudah menyepakati bahwa amandemen terbatas hanya pada perlunya perencanaan pembangunan model GBHN. Yaitu garis haluan yang meliputi pembangunan jangka menengah dan panjang, dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan wawasan kebangsaan.
Sementara itu Yudi Latif mengatakan bahwa harus disepakati bahwa perencanaan pembangunan model GBHN adalah produk dari MPR. Dengan demikian produk hukum tersebut permanen dan tidak mudah diamandemen. Dan agar perencanaan pembangunan itu bertahan lama, isinya harus memuat dua hal, yakni nilai-nilai ideologis dan teknokratis. (*)
