Deddy Mizwar Akan Terima Penghargaan di Acara Harganas

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deddy Mizwar Akan Terima Penghargaan di Acara Harganas

    Deddy Mizwar Akan Terima Penghargaan di Acara Harganas

    INFO JABAR - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar akan menerima Tanda Penghargaan Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat. Penyerahan penghargaan ini akan dilakukan pada Kamis, 28 Juli 2016 malam di Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

    Penghargaan Manggala Karya Kencana merupakan penghargaan yang diberikan kepada kepala daerah yang dinilai berkomitmen terhadap penyelenggaraan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga Sejahtera di daerahnya.

    Pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) tahun ini,  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah. Puncak Peringatan Harganas ke – XXIII, Jumat, 29 Juli 2016 ini akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo, Iriana Joko Widodo, dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Selain itu, sekitar 7000 peserta dari 33 provinsi juga akan hadir pada acara ini.

    Sekretaris Utama BKKBN Pusat, Ambar Rahayu mengatakan, Peringatan Hari Keluarga Nasional merupakan momentum rutin  sejak pencanangannya pada  1993, maka pada  2016 ini merupakan peringatan Hari Keluarga Nasional XXIII, dimana menjadi suatu simbol penghargaan bagi Keluarga Indonesia yang telah melakukan partisipasi aktif dalam program Kependudukan.

    Sebelum pelaksanaan puncak peringatan Harganas di alun-alun rumah jabatan Gubernur NTT, lanjut Ambar, panitia akan menyelenggarakan berbagai kegiatanlain, yangdimulai pada 27 hingga 29 Juli 2016. Kegiatan itu, diantaranya pameran, penanaman pohon, bedah rumah,  donor darah dan sebagainya.

    Melalui Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor 145/KEP/G2/2016 tanggal 20 Juli 2016, ada delapan Kepala Daerah di Jawa Barat dan dua orang tenaga medis serta akademisi yang akan disematkan penghargaan. Penghargaan Manggala Karya Kencana merupakan penghargaan yang diberikan kepada kepala daerah yang dinilai berkomitmen terhadap penyelenggaraan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga Sejahtera di daerahnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.