Politikus PDIP: Sri Mulyani Tepat untuk Perkuat Tim Ekonomi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mentri Keuangan yang baru Sri Mulyani Indrawati saat serah terima Jabatan oleh Menteri Keuangan yang sebelumnya di jabat  Bambang Brodjonegoro di Kementrian Keuangan di Jakarta,  27 Juli 2016. Sri Mulyani dipercaya Jokowi menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Bambang Brodjonegoro yang digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Tempo/Tony Hartawan

    Mentri Keuangan yang baru Sri Mulyani Indrawati saat serah terima Jabatan oleh Menteri Keuangan yang sebelumnya di jabat Bambang Brodjonegoro di Kementrian Keuangan di Jakarta, 27 Juli 2016. Sri Mulyani dipercaya Jokowi menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Bambang Brodjonegoro yang digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hamka Haq, menilai penunjukan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan adalah pilihan tepat. Sri Mulyani dipilih lantaran kondisi perekonomian Indonesia lemah sehingga perlu diperkuat dan memerlukan dukungan jaringan internasional.

    “Nah, yang memenuhi syarat Sri Mulyani," kata Hamka di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Juli 2016.

    Sri Mulyani menggantikan Bambang Brodjonegoro yang bergeser menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Penunjukan Sri Mulyani menuai kritik. Salah satu inisiator Hak Angket Skandal Bank Century, Bambang Soesatyo, mengatakan penunjukan Sri Mulyani oleh Presiden Joko Widodo dapat memicu kegaduhan baru.

    Menurut Bambang, sosok Sri Mulyani tidak bisa dilepaskan dari skandal Bank Century yang proses hukumnya masih berjalan hingga saat ini. Sri Mulyani, saat proses penyelamatan Bank Century, sedang menjabat Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

    Menurut Bambang, jika KPK hendak melanjutkan proses hukum kasus Century, KPK harus memanggil dan mendengarkan kesaksian Sri Mulyani lagi. Pemanggilan ini dapat menyulut kegaduhan. "Kalau hal itu akhirnya terjadi, semoga saja tidak mengganggu ritme kerja Kabinet Kerja."

    Ditanya soal sangkut-paut Sri Mulyani dengan Skandal Century, Hamka, yang juga anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, menjawab, "Saya tak paham soal itu."

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.