Menteri Yasonna: Eksekusi Mati Itu Pertimbangan Jaksa Agung  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Tito Karnavian (kiri) berbincang dengan Jaksa Agung M Prasetyo saat menghadiri acara pengarahan tax amnesty di Istana Negara, Jakarta, 28 Juli 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Tito Karnavian (kiri) berbincang dengan Jaksa Agung M Prasetyo saat menghadiri acara pengarahan tax amnesty di Istana Negara, Jakarta, 28 Juli 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung sampai kemarin tak juga merespons keberatan para pegiat hak asasi manusia maupun keluarga narapidana yang hendak dieksekusi mati. Bahkan regu tembak dikabarkan telah berada di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Padahal sebagian terpidana masih mengupayakan peninjauan kembali dan grasi.

    Ditanya mengenai rencana eksekusi mati itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan upaya hukum peninjauan kembali oleh sejumlah terpidana mati tak mempengaruhi rencana eksekusi. Keputusan untuk mengeksekusi mati, kata dia, ada di Kejaksaan Agung. 

    "PK (peninjauan kembali) tidak menghalangi eksekusi. Jadi kalau terus-terusan PK boleh saja, tetapi (eksekusi) itu pertimbangan Jaksa Agung," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 28 Juli 2016.

    Menurut Yasonna, Kejaksaan tidak mungkin mengeksekusi mati begitu saja. Pembahasan dan kajian harus dilakukan terlebih dahulu. "Ini bukan soal main-main. Itu serius dan membahasnya dengan sempurna," ujar Yasonna. (Baca: Menjelang Eksekusi, Keluarga Terhukum Mati Ajukan Keberatan)

    Kejaksaan Agung berencana mengeksekusi mati sejumlah narapidana yang divonis mati. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung untuk kasus terpidana mati Yusman Telambanua. Kepala Divisi Hak Sipil Politik Kontras Putri Karnesia menyatakan alasan utama PK karena telah ditemukan bukti baru terkait dengan kasus pembunuhan.

    Namun dua terpidana mati kasus narkoba, Agus Hadi dan Pujo Lestari, mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo, kemarin. Grasi diajukan setelah tiga kali peninjauan kembalinya ditolak. Menurut Yasonna, upaya hukum luar biasa tersebut wajar dilakukan. "Kalau warga negara asing sama kalau orang Indonesia di luar negeri pasti dibela. Kita punya kedaulatan hukum sendiri," katanya.

    Eksekusi mati kabarnya akan dilaksanakan Sabtu dinihari, 30 Juli 2016. Namun ada informasi eksekusi dimajukan menjadi Jumat dinihari, 29 Juli 2016. Sebanyak 1.460 personel gabungan TNI dan Polri dilaporkan telah dikerahkan ke dalam operasi pengamanan eksekusi mati jilid ketiga ini. Beberapa personel sudah membuat barikade di depan akses pintu masuk menuju Dermaga Wijaya Pura. (Baca: Regu Tembak Eksekusi Mati Tiba di Nusakambangan)

    ARKHELAUS WISNU | DEWI SUCI RAHAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.