Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bertemu Ridwan Kamil, Ini Curhat Zumi Zola

image-gnews
Gubernur Jambi, Zumi Zola, memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, 22 Maret 2016. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri
Gubernur Jambi, Zumi Zola, memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, 22 Maret 2016. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selepas kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bertemu dan makan malam bersama di Swiss Cafe Swiss Belhotel, Jalan Sumantri Brodjonegoro, Kota Jambi, Rabu, 27 Juli 2016 malam. Saat makan malam, dua kepala daerah berusia muda tersebut bertukar pengalaman selama memimpin Kota Bandung dan Provinsi Jambi.

"Waktu jadi Bupati saya sudah kenal beliau waktu di Unpad dulu dan sekarang ketemu lagi. Kami brain storming saja, beliau tokoh sukses nasional. Senanglah ketemu beliau. Kita cerita Jambi begini, Bandung begini," kata Zumi Zola. Pembicaraan keduanya juga lebih mendalam kepada kemungkinan kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jambi. "Ke depannya kami punya potensi kerjasama di sistem pemerintahan dan sektor-sektor lainya, itu harapan kita."

Pemerintah Provinsi Jambi, menurut Zumi Zola, sangat berharap sebelas kabupaten dan kota se-Jambi bisa maju seperti Kota Bandung. "Nanti akan kita tindak lanjuti ada program-program Kota Bandung yang bagus yang bisa kami aplikasikan di Jambi seperti pemerintahan smart city," tuturnya. Zumi Zola berharap pula kabupaten dan kota di Provinsi Jambi bisa mendapatkan nilai A dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan seperti Kota Bandung.

"Kita bisa dorong itu. Untuk kabupaten kota apa sih kekurangannya, coba contoh Kota Bandung," ucapnya. Zumi Zola pun memuji pelayanan pengaduan publik langsung lewat akun-akun media sosial yang dilakukan Ridwan Kamil. "Ridwan kamil ini kan juga sangat aktif di medsos, saya juga folowers beliau. Jadi tahu ternyata begini susahnya jadi Wali Kota Bandung," ujarnya.

Adapun Ridwan Kamil mengaku sangat senang bisa bertemu dengan salah satu pemimpin muda. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini pun merasa seperti bertemu rekan sebaya. "Saya sangat senang karena Pak Gubernur ini masih muda dan ini mewakili generasi-generasi muda supaya semangat di Bandung, Bogor dan Jambi sama, karena gubernurnya masih muda. Antar sesama yang muda ini kan harus saling bantu. Apa yang bisa dikolaborasi kita kolaborasikan," tutur Ridwan.

Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil memberikan masukan kepada Zumi Zola. Pertama, dia menyarankan agar mendorong 11 kabupaten kota di provinsi Jambi memanfaatkan software-software milik Pemerintah Kota Bandung yang akan diberikan secara cuma-cuma. "Saya kasih masukan agar Jambi ini bisa luar biasa sebagai provinsi paling hebat di Sumatera dengan jangka pendek menggunakan smart city untuk mereformasi birokrasi seluruh kota kabupaten di Jambi."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Ridwan, pihaknya juga siap menggundang aparat Pemerintah Jambi untuk dilatih memilih jenis-jenis softwarenya dari mulai e-budgeting dan lain-lain. "Jadi satu provinsi langsung ngebut barengan karena perintah gubernur," kata Ridwan. Kedua, Ridwan Kamil menyarankan agar rencana Pemerintah Provinsi Jambi untuk membuat pelabuhan baru yang bisa diselaraskan dengan pembangunan kota baru berbasis teknologi model rencana pembangunan kota Bandung Teknopolis.

"Kemudian saya juga akan berbagijaringan saya yang ada di Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat agar main ke Jambi. Mereka bisa  menjadikan Jambi basis-basis investasi termasuk membangun kota dengan public private partnership supaya swasta bisa mengelola infrastruktur seperti di negara-negara maju," ujarnya.

Ridwan Kamil optimistis sebelas kota dan kabupaten yang ada di bawah Pemerintah Provinsi Jambi bisa menjalin kerjasama dengan Kota Bandung. "Karena Pak Gubernur masih muda saya kira bisa punya semangat. Pokoknya saya ingin membantu Jambi atas nama generasi saya. Jadi yang Bandung punya pakai saja, jaringan luar negeri hingga keilmuan," ucap Ridwan Kamil.

PUTRA PRIMA PERDANA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kepalanya Tersangkut Kasus Suap, Begini Sejarah Pembentukan Basarnas

29 Juli 2023

Kkepala Basarnas RI periode 2021-2023, Henri Alfiandi saat ini diserahkan KPK kepada Puspom Mabes TNI karena berstatus sebagai anggota TNI, dalam tindak pidana korupsi pemberian suap sebesar Rp.88,3 miliar terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas Tahun 2021 - 2023. Twitter/SAR Indonesia
Kepalanya Tersangkut Kasus Suap, Begini Sejarah Pembentukan Basarnas

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas dalam bidang pencarian dan pertolongan.


Pengamat Sebut UU PDP Tajam ke Swasta, Tumpul ke Lembaga Pemerintah

1 November 2022

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Pengamat Sebut UU PDP Tajam ke Swasta, Tumpul ke Lembaga Pemerintah

Alfons melihat UU PDP tajam pada lembaga swasta, namun tumpul pada lembaga pemerintah.


Apa Itu LKPP? Lembaga yang Sekarang Dipimpin Hendrar Prihadi

11 Oktober 2022

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi
Apa Itu LKPP? Lembaga yang Sekarang Dipimpin Hendrar Prihadi

LKPP satu-satunya lembaga negara yang memiliki tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang jasa milik pemerintah


Tahap Kedua, 807 Peneliti dari Kementerian dan Lembaga Bergabung ke BRIN

2 Maret 2022

Logo Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang diluncurkan pada peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-26 pada Selasa 10 Agustus 2021. ANTARA/HO-Humas BRIN/am. (ANTARA/HO-Humas BRIN)
Tahap Kedua, 807 Peneliti dari Kementerian dan Lembaga Bergabung ke BRIN

Kini total ada 1.896 periset kementerian dan lembaga sudah resmi bergabung ke BRIN.


Pilot Project Perluasan Kerja Kemnaker Berbasis Kawasan di 5 Daerah

18 Agustus 2021

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
Pilot Project Perluasan Kerja Kemnaker Berbasis Kawasan di 5 Daerah

Perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini adalah model dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan.


Meski Pandemi, Kemnaker Minta Mahasiswa Polteknaker Tetap Antusias Belajar

18 Agustus 2021

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi saat membuka Kegiatan PKKMB Polteknaker Tahun 2021 secara daring, Rabu, 18 Agustus 2021.
Meski Pandemi, Kemnaker Minta Mahasiswa Polteknaker Tetap Antusias Belajar

Mahasiswa baru agar memanfaatkan perkuliahan di kampus sebagai kawah candradimuka, guna meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.


Tjahjo Kumolo: Dilarang Modifikasi Kendaraan Dinas

17 Juli 2021

Mobil dinas menteri dan pimpinan MPR/DPR dan DPD yang baru, terparkir di depan Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019. Serah terima mobil dinas ini akan dilakukan pada pertengahan November 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tjahjo Kumolo: Dilarang Modifikasi Kendaraan Dinas

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan mobil dinas milik negara dilarang dimodifikasi jika tidak sesuai fungsi dan tugas instansi terkait


Tjahjo Kumolo: Ada Sanksi Bagi Daerah yang Hambat e-Government

17 Mei 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, sebelum mengikuti konperensi pers, di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, 8 Mei 2017. Pemerintah secara resmi memutuskan membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia, karena terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta membahayakan keutuhan NKRI. TEMPO/Imam Sukamto
Tjahjo Kumolo: Ada Sanksi Bagi Daerah yang Hambat e-Government

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah pusat bakal memaksa pemerintah daerah dari provinsi sampai kabupaten/kota untuk menerapkan e-government.


Pemerintah Akan Mempercepat Penerapan Aplikasi E-Government

17 Mei 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, 6 Desember 2016. Rapat ini membahas persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Pemerintah Akan Mempercepat Penerapan Aplikasi E-Government

Asman menjelaskan, dengan sistem ini, pemerintah pusat tidak lagi menakar keberhasilan program daerah melalui penyerapan anggaran.


Mendagri Anggap Peran KASN Masih Diperlukan  

25 Januari 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 19 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Mendagri Anggap Peran KASN Masih Diperlukan  

Wacana pembubaran KASN melalui revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara sedang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat.