Hari Pertama Bekerja, Wiranto Bicara Tudingan Pelanggaran HAM

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan aksi protes di depan Istana Negara, Jakarta Pusat terkait keputusan Presiden Jokowi menunjuk Wiranto sebagai Menko Polhukam pada Rabu, 27 Juli 2016. TEMPO/Idke

    Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan aksi protes di depan Istana Negara, Jakarta Pusat terkait keputusan Presiden Jokowi menunjuk Wiranto sebagai Menko Polhukam pada Rabu, 27 Juli 2016. TEMPO/Idke

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sudah merasa terbiasa dikaitkan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Apalagi jika ia menempati atau mencalonkan diri pada satu jabatan.

    Komentar itu ia lontarkan untuk menanggapi para aktivis yang memprotes pelantikannya sebagai menteri lantaran diduga terkait dengan pelanggaran HAM. Misalnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menuding Wiranto memiliki catatan buruk pelanggaran HAM pada periode 1997-1999.

    "Itu biasa, ya. Setiap saya menjabat atau mencalonkan pun, ada letupan-letupan itu," kata Wiranto di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kamis, 28 Juli 2016. Wiranto percaya penunjukannya telah melewati pertimbangan matang Presiden Joko Widodo. Ia juga meyakini Presiden telah memahami pengalaman dan track record-nya.

    Sebagai Menko Politik, Hukum, dan Keamanan yang baru, Wiranto menuturkan akan melanjutkan langkah menteri selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan HAM pada masa lalu. Ia balik meminta penjelasan soal tudingan itu.

    "Saya mengharapkan harus jelas locus dan tempus delicti-nya, di mana, kapan, dan apa keterlibatan saya," ucap Wiranto. "Saya akan jelaskan satu per satu."

    Tak lama setelah Wiranto dilantik, Kontras melakukan aksi di depan Istana Negara untuk menolak Wiranto sebagai Menko Politik, Hukum, dan Keamanan. Dengan terpilihnya Wiranto, Kontras menilai Jokowi mengingkari janji menyelesaikan masalah HAM.

    FAUZY DZULFIQAR | MS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.