PAN: Kami Tak Pernah Mengincar dan Minta Posisi Menpan-RB  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Yuddy Chrisnandi berfoto bersama dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang baru, Asman Abnur usai serah terima jabatan di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Juli 2016. Tempo/Destrianita

    Yuddy Chrisnandi berfoto bersama dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang baru, Asman Abnur usai serah terima jabatan di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Juli 2016. Tempo/Destrianita

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengatakan jabatan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Asman Abnur sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Yuddy Chrisnandi sudah cocok. "Ini pas. Ia politikus berpengalaman dan administratur yang cukup andal," kata Eddy saat dihubungi Tempo, Rabu, 27 Juli 2016.

    Eddy menegaskan partainya tidak pernah meminta kepada Presiden dan mengincar pos Kemenpan-RB. Dukungan dari PAN kepada pemerintah dilakukan tanpa syarat. "Kami tidak pernah meminta, menuntut, apalagi mengharapkan," tuturnya.

    Sebelum nama Asman Abnur muncul, nama politikus PAN Didik Rachbini lebih sering diberitakan akan menjadi salah satu menteri Kabinet Kerja. Tapi Eddy tidak mempermasalahkan hal itu. Menurut dia, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. "Mungkin kalau urusan ekonomi, Pak Didik. Tapi, kalau sifatnya seperti yang diterima Pak Asman, sudah cocok," kata dia.

    Terpilihnya Asman menjadi Menpan-RB harus diikuti dengan keputusan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum PAN. "Harus. Kalau tidak, tidak bisa fokus," ujar Eddy.

    PAN, ujar Eddy, yakin Asman akan bekerja dengan optimal dan baik dalam mengemban tugas barunya. Kontribusi positif yang diberikannya, dia melanjutkan, akan terasa bagi kinerja pemerintahan.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.