Ditolak Aktivis HAM, Wiranto: Sudah Biasa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan aksi protes di depan Istana Negara, Jakarta Pusat terkait keputusan Presiden Jokowi menunjuk Wiranto sebagai Menko Polhukam pada Rabu, 27 Juli 2016. TEMPO/Idke

    Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan aksi protes di depan Istana Negara, Jakarta Pusat terkait keputusan Presiden Jokowi menunjuk Wiranto sebagai Menko Polhukam pada Rabu, 27 Juli 2016. TEMPO/Idke

    TEMPO.COJakarta - Ketua Umum Hanura Wiranto menanggapi santai penolakan aktivis hak asasi manusia atas penunjukan dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Menurut dia, penolakan itu sudah biasa.

    "Oh, itu biasa. Saya muncul sebagai apa, selalu ada reaksi itu. Nanti kita selesaikan," kata Wiranto setelah bertemu pendahulunya sebagai Menkopolhukam, Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu malam, 27 Juli 2016, di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

    Penolakan ditunjukkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). Ketua Kontras Haris Azhar menilai Wiranto bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru.

    Kasus HAM yang diarahkan kepada Wiranto di antaranya kasus 27 Juli 1996, Tragedi Trisakti, Semanggi, dan kasus penculikan aktivis pada akhir pemerintah Orde Baru.

    Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini menempati posisi Menteri Koordinator Kemaritiman, mengimbau agar masyarakat tak ikut-ikutan tergiring soal isu HAM. "Saya, sih, kalau boleh imbau, kita enggak usah ikut-ikutlah. Biarlah Indonesia dalam suasana membangun, bahwa kalau ada masalah biarkan saja," ujar Luhut.

    Dia juga enggan mengomentari status Wiranto yang dilarang masuk ke Amerika Serikat. "Saya enggak mau komentar soal itu," ucap Luhut. (BACA: Wiranto dan Lima Perwira Militer Dilarang Masuk Amerika)  

    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.