Wiranto Jadi Menkopolhukam, Kontras Protes Jokowi

Reporter

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan aksi protes di depan Istana Negara, Jakarta Pusat terkait keputusan Presiden Jokowi menunjuk Wiranto sebagai Menko Polhukam pada Rabu, 27 Juli 2016. TEMPO/Idke

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menggelar unjuk rasa menolak pemilihan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) pada Rabu, 27 Juli 2016. Dalam aksi yang digelar di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kontras menilai Jokowi ingkar janji dengan menunjuk mantan Panglima TNI yang menjadi pelaku kekerasan HAM berat periode 1998-1999. 

Dalam reshuffle kabinet hari ini, Presiden memilih Wiranto sebagai Menkopolhukam menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.

Wakil Koordinator Bidang Advokasi Kontras Yati Andriyani menyatakan Kontras secara tegas meminta Presiden Joko Widodo membatalkan pengangkatan Wiranto sebagai Menkopolhukam. "Kami mempunyai catatan buruk terkait dengan catatan HAM yang diduga melibatkan Bapak Wiranto," katanya. "Sejumlah rekomendasi menyatakan bahwa Wiranto patut dimintai pertanggungjawabannya atas kelalaian mencegah pelanggaran HAM di Timor Leste pada tahun 1999."

Menurut Yati, Komnas HAM sudah mengeluarkan penyelidikan tentang pelanggaran HAM masa lalu terkait dengan peran Wiranto dalam penculikan aktivis pada 1997, peristiwa 27 Juli, peristiwa Semanggi Satu, dan Semanggi Dua. Saat itu, Wiranto tengah menjabat sebagai Panglima TNI.

"Bagaimana bisa dorong (penegakan hukum) HAM berat sementara orang yang membidangi itu malah punya keterkaitan dengan ini?" ujarnya.

Kontras juga menilai nama Indonesia di mata internasional akan menjadi sangat buruk karena negara malah melindungi pelaku kekerasan HAM. "Ini merupakan imunitas maha dahsyat, tapi ini juga cara negara mencuci tangan," kata Yati.

Yati menjelaskan akan ada upaya hukum dari Kontras untuk mengajukan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Kami tengah memikirkan tingkat keberhasilan hal tersebut," ujarnya.

IDKE DIBRAMANTY YOUSHA | TD






Mahfud Md Bilang Tak Ada Agenda di Istana Presiden pada Rabu Ini

2 hari lalu

Mahfud Md Bilang Tak Ada Agenda di Istana Presiden pada Rabu Ini

Mahfud Md mengatakan tidak ada undangan dari Presiden kepada dirinya untuk datang ke Istana Jakarta, Rabu.


Di Tengah Isu Reshuffle, Plt Ketum PPP Bertemu Jokowi di Istana Pekan Lalu

4 hari lalu

Di Tengah Isu Reshuffle, Plt Ketum PPP Bertemu Jokowi di Istana Pekan Lalu

Jokowi masih memberikan jawaban yang sama ketika ditanya soal reshuffle.


Isu Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Kian Santer, KSP Moeldoko: Aduh Aku Masih Belum Tahu

8 hari lalu

Isu Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Kian Santer, KSP Moeldoko: Aduh Aku Masih Belum Tahu

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengaku tidak tahu dan enggan berkomentar banyak terkait adanya reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo.


Diisukan Bakal Jadi Menteri Jokowi, FX Hadi Rudyatmo: Jadi Ceritanya Begini..

30 hari lalu

Diisukan Bakal Jadi Menteri Jokowi, FX Hadi Rudyatmo: Jadi Ceritanya Begini..

FX Hadi Rudyatmo menegaskan pertemuannya dengan Jokowi itu tidak membahas politik, partai, pemerintahan.


Mencuat Kabar Reshuffle Kabinet Jokowi, Ini 5 Tanggapan Para Tokoh

35 hari lalu

Mencuat Kabar Reshuffle Kabinet Jokowi, Ini 5 Tanggapan Para Tokoh

Berikut tanggapan sejumlah pihak terkait kemungkinan adanya reshuffle kabinet Jokowi.


Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

12 Oktober 2022

Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

Wiranto menyebut bahwa usulan MPR agar kepala daerah kembali dipilih oleh anggota DPRD masih sebatas usulan


MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi

10 Oktober 2022

MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan MPR bersama Wantimpres sepakat bahwa sistem demokrasi pascareformasi perlu dikaji


Reshuffle Kabinet, Catatan Buruk Minyak Goreng dan Mafia Tanah

16 Juni 2022

Reshuffle Kabinet, Catatan Buruk Minyak Goreng dan Mafia Tanah

Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet dengan mengganti dua menteri dan tiga wakil menteri.


Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

25 April 2022

Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

Partai Mahasiswa Indonesia berawal dari perpecahan di tubuh BEM Nusantara.


BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

10 April 2022

BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

"Jangan libatkan pertemuan kemarin sebagai upaya pelemahan gerakan mahasiswa," kata koordinator pulau Jawa BEM Nusantara Ahmad Marzuki