TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Ma'arif mengatakan Peraturan Daerah (Perda) Syariah Islam sebetulnya tidak perlu karena telah ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Yang penting pelaksanaannya sesuai dengan yang ada. Jangan hanya aturannya ada namun tidak ada pelaksanaannya atau pelaksanaannya menyimpang," kata dia kepada wartawan seusai bedah buku "Titik - Titik Kisar di Perjalananku" di Gedung CSIS, Senin pagi.Di tempat terpisah Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf mengatakan soal inventarisasi perda-perda bermasalah, termasuk perda syariah, semua diserahkan kepada gubernur setempat. "Kita beri kesempatan gubernur melakukan evaluasi, dan yang penting perda yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan undang undang dan kepentingan umum," kata dia. Eko Ari Wibowo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Jadi Sorotan karena Dukung Gibran, Begini Sejarah Terbentuknya Satpol PP
4 Januari 2024
Jadi Sorotan karena Dukung Gibran, Begini Sejarah Terbentuknya Satpol PP
Satpol PP tak lepas dari sejarah kependudukan Belanda. Daerah yang pertama kali membentuk Satpol PP adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Warga Bakar Sampah di Kota Bogor Bisa Kena Denda Rp 10 Juta, Berikut Sanksi di Kota Lain
27 Agustus 2023
Warga Bakar Sampah di Kota Bogor Bisa Kena Denda Rp 10 Juta, Berikut Sanksi di Kota Lain
Pemerintah Kota Bogor menetapkan denda Rp 10 juta kepada warga yang bakar sampah. Berapa denda di kota-kota lain?
Wakil Kepala BPIP: Pancasila Beri Arah Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah
14 Juli 2023
Wakil Kepala BPIP: Pancasila Beri Arah Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah
Dalam pembentukan Peraturan Daerah diperlukan kerangka hukum yang kuat utamanya nilai-nilai Pancasila
Ngotot Perda Kota Religius, Wali Kota Depok Tuding Kementerian Agama Abai Majelis Taklim
6 Oktober 2022
Ngotot Perda Kota Religius, Wali Kota Depok Tuding Kementerian Agama Abai Majelis Taklim
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan Rancangan Peraturan Daerah atau Perda Kota Religius digunakan untuk membantu majelis taklim.
Peraturan Wali Kota Bandung Soal Disabilitas Bakal Segera Terbit
2 Oktober 2022
Peraturan Wali Kota Bandung Soal Disabilitas Bakal Segera Terbit
Santosa berharap peraturan wali kota tentang disabilitas itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan di masyarakat.
Pemerintah DKI Jakarta Revisi Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas
8 Februari 2022
Pemerintah DKI Jakarta Revisi Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan rancangan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas menyempurnakan perda sebelumnya.
Nasib Rancangan Perda Bantuan Hukum DKI yang Terhambat Sejak Era Jokowi
20 November 2021
Nasib Rancangan Perda Bantuan Hukum DKI yang Terhambat Sejak Era Jokowi
Anggota DPRD DKI dari Fraksi NasDem, Wibi Andrino, mengatakan anggota dewan menyarankan agar raperda bantuan hukum jadi usulan Pemprov DKI
Dewan dan DKI Setujui Program Pembentukan 26 Peraturan Daerah di 2022
15 November 2021
Dewan dan DKI Setujui Program Pembentukan 26 Peraturan Daerah di 2022
Program pembentukan Peraturan Daerah DKI pada 2022 itu tetap mengakomodir rancangan peraturan yang belum selesai dibahas pada tahun ini.
Anies Baswedan Dapat Gelar Kehormatan Tokoh Betawi
31 Oktober 2021
Anies Baswedan Dapat Gelar Kehormatan Tokoh Betawi
Anies Baswedan juga berpesan bahwa Majelis Adat akan berperan dalam pengembangan budaya Betawi, terutama pascapandemi Covid-19.
Bolehkah Masyarakat Umum Membangun Polisi Tidur Sendiri?
27 Oktober 2021
Bolehkah Masyarakat Umum Membangun Polisi Tidur Sendiri?
Apakah masyarakat umum boleh membuat polisi tidur sendiri? Berikut aturannya.
