Ahok: Hubungan Saya dengan Megawati seperti Ibu dan Anak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersalaman dengan Megawati Soekarnoputri saat menghadiri acara peluncuran buku

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersalaman dengan Megawati Soekarnoputri saat menghadiri acara peluncuran buku "Megawati dalam Catatan Wartawan: Menangis & Tertawa Bersama Rakyat" di gedung Arsip Nasional, Jakarta, 23 Maret 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku memiliki kedekatan khusus dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ahok mengibaratkan hubungannya dengan Megawati seperti ibu dan anak.

    Karena kedekatannya itu, Ahok mengaku pernah ditanya soal alasannya tidak memilih Djarot untuk maju dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017. “Ketemu Ibu Mega gitu kan, ya kayak orang tua sama anak kan. Dia suka tanya, emang kamu ada masalah apa sama Djarot?" ucap Ahok di Balai Kota, Rabu, 27 Juli 2016.

    Menurut perkataan Mega yang ditirukan Ahok, saat naik menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah Joko Widodo dilantik menjadi presiden, mantan Bupati Belitung Timur itu yang berkukuh memilih Djarot sebagai wakilnya. Jadi, ucap Ahok, keputusannya memilih Heru menimbulkan pertanyaan bagi Megawati.

    "Dulu kamu ini kan suka lawan saya lho. Saya mau (wakil) yang lain, kamu berani (bantah). Ngotot, kalau enggak (Djarot), enggak mau gitu lho. Sekarang, sudah jalan sekian lama, kamu masalahnya apa sama Djarot?" ucap Ahok menirukan perkataan Megawati.

    Saat ditanya soal pinangan PDIP menjelang penetapan pasangan calon gubernur, Ahok berkelit. Menurut Ahok, antara dia dan PDIP tidak ada pinang-meminang lantaran PDIP secara tegas mengatakan tidak akan mendukung pasangan calon perseorangan.

    "Enggak ada pinang-meminang. PDIP mah pokoknya patokannya sudah jelas, kalau saya pakai independen, dia enggak mau ikut," tutur Ahok.

    LARISSA HUDA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.