Idrus Marham: Golkar Tidak Pernah Menyuap Rohadi Rp 700 Juta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

    Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Idrus Marham menampik partainya pernah menyuap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi saat sengketa dua kubu partai beringin sedang berlangsung.

    Idrus juga membantah Partai Golkar pernah berurusan dengan Rohadi. "Saya tidak tahu, tidak pernah. Tidak ada itu," kata Idrus di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta. Selasa, 26 Juli 2016.

    Idrus tak membantah mengetahui keberadaan Rohadi ketika persidangan sengketa Partai Golkar berlangsung di pengadilan tersebut. Namun Idrus mengaku tidak mengenalnya. "Semua orang tahu bahwa dia ada di situ."

    Idrus mengaku telah mengecek ke masing-masing pihak yang dulu berseteru yaitu antara kubu Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol dan Bali. Menurut dia, semua pihak telah mengkonfirmasi bahwa penyelesaian perkara dualisme kepengurusan Golkar ditempuh sesuai aturan yang ada. "Tidak ada langkah lain yang dilakukan, semua menyerahkan pada proses hukum" ucapnya.

    Lancarnya proses rekonsiliasi Partai Golkar, kata Idrus, menjadi bukti bahwa tidak ada suap dalam menyelesaikan sengketa tersebut. "Kami sudah saling cek dan konfirmasi. Maka, kemenangan salah satu pihak dapat diterima yang lain," tuturnya.

    Pernyataan Idrus ini menanggapi temuan duit Rp 700 juta di mobil Rohadi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan penyidik tengah mendalami temuan tersebut. Diduga uang itu terkait penanganan sengketa Partai Golkar.

    Idrus menegaskan saat ini semua masalah Golkar telah berakhir. Bila ada kader yang menghubung-hubungkan temuan uang itu dengan hasil musyawarah luar biasa, hal itu dianggap mengada-ada. "Saat ini Golkar sudah bagus, dari hasil survei naik dari 7 persen ke 15 persen," katanya.

    Saat proses sidang sengketa Partai Golkar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi bertugas sebagai panitera pengganti. Ia bertugas mencatat jalannya sidang, mempersiapkan administrasi persidangan, dan membuat berita acara sidang.

    AHMAD FAIZ | LINDA TRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.