Ada Dugaan Pungutan Liar di Sekolah Negeri di Bantul

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) berkumpul mengikuti masa orientasi siswa bersama di Lapangan Karebosi, Makassar, 28 Juli 2015. Kegiatan yang diikuti sekitar 51.000 pelajar se-Makassar tersebut berhasil memecahkan Rekor Muri. TEMPO/Fahmi Ali

    Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) berkumpul mengikuti masa orientasi siswa bersama di Lapangan Karebosi, Makassar, 28 Juli 2015. Kegiatan yang diikuti sekitar 51.000 pelajar se-Makassar tersebut berhasil memecahkan Rekor Muri. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Bantul - Forum Rakyat Korban Bencana Bantul, unjuk rasa di kantor Dewan. Mereka menemukan adanya pungutan liar, saat pendaftaran siswa di sekolah negeri, di berbagai kecamatan di Bantul, DIY. "Nominalnya hingga Rp 7 juta per siswa," kata Andriyanto, anggota Forum Rakyat Korban Bencana Bantul, Selasa (26/7).

    Menurut dia, sejak musim pendaftaran siswa baru tahun ajaran ini, dia menyebar anggota untuk menginvestigasi pungutan biaya sekolah di 17 kecamatan. Hasilnya, ditemukan pungutan untuk berbagai macam kebutuhan. Di antaranya, biaya seragam, uang pembangunan gedung, dana beli mobil, dana investasi tanah. Bahkan ada sekolah yang akan membeli bus sekolah dari pungutan itu. "Alasannya, itu keputusan komite sekolah," kata dia.

    Padahal, pemerintah telah menganggarkan biaya operasional sekolah. Baik dari anggaran pemerintah pusat, propinsi mau pun kabupaten/kota. Anggota forum itu, menuntut agar pemerintah Kabupaten Bantul menindak sekolah yang masih memungut biaya tidak sah. "Untuk seragam sekolah harus ada ambang batas atau standar harganya," kata Andryanto.

    Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Bantul, Masharun Ghazali, menyatakan belum menerima laporan adanya dugaan pungutan itu. Dia berjanji akan mempelajari dulu laporan masyarakat itu.

    Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejujuran mendapat dana operasional sekolah dari pemerintah, yang jumlahnya rata-rata Rp 4 juta per siswa per tahun. "Masing-masing sekolah berbeda anggarannya. Ada yang hanya Rp 3,5 juta, Rp 4 juta, bahkan ada yang Rp 6 juta per siswa per tahun," kata dia. MUH SYAIFULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.