PDIP Dianggap Merugi kalau Tak Pinang Ahok

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ikrar Nusa Bhakti. TEMPO/Rully Kesuma

    Ikrar Nusa Bhakti. TEMPO/Rully Kesuma

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai tidak memiliki pilihan lain selain ikut mengusung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun depan.

    “Bagi PDIP, kalau gagal menjadi pendukung Ahok, partai ini tentunya akan kehilangan pemilih pada Pemilu serentak 2019,” kata Ikrar Nusa Bhakti, pengamat politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ketika dihubungi Tempo di Medan hari ini, 26 Juli 2016.

    Ikrar menerangkan, pemilih Jakarta yang juga pemilih Ahok tentunya akan berpikir dua kali untuk mencoblos PDIP yang tidak mendukung Ahok. Maka, dia juga menyatakan, tak ada jalan lain bagi partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu selain mendukung Ahok.

    Baca:
    Kepemimpinan Risma Dinilai Lebih Mirip Jokowi
    Mega Panggil Risma, Ahok kepada Pers: Jangan Cari Gosip

    Dia menanggapi rencana Ahok mengumumkan diri bakal maju lewat partai politik, bukan perorangan seperti yang digembar-gemborkan sebelumnya. Pengumuman akan diadakan besok, Rabu, 27 Juli 2016, di hadapan para pendukungnya.

    Informasi yang diperoleh Tempo menyebutkan, pemilihan tanggal pengumuman dikaitkan dengan hari bersejarah PDIP, yakni 27 Juli 1996, ketika peristiwa penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, yang menjadi cikal bakal PDIP. 

    BacaBesok Ahok Halalbihalal di Relawan dan 3 Partai, Deklarasi?

    Pendapat Ikrar bahwa Ahok hampir pasti menang pilkada terutama dipicu hasil survei elektabilitas Ahok yang sangat tinggi melebihi tokoh-tokoh lain.

    Menurut hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis medio pekan lalu, elektabilitas Ahok mencapai 53 persen jika disandingkan dengan tokoh-tokoh lain, seperti Yusril Ihza Mahendra, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. “Sulit dikejar,” tuturnya.

    JOBPIE SUGIHARTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.