Ini Alasan Rapimnas Golkar Usung Jokowi Capres 2019  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum terpilih Partai Golkar, Setya Novanto dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengibarkan bendera partai saat penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 17 Mei 2016. Setya Novanto memilih Idrus Marham tetap sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar. TEMPO/Johannes P. Christo

    Ketua Umum terpilih Partai Golkar, Setya Novanto dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengibarkan bendera partai saat penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 17 Mei 2016. Setya Novanto memilih Idrus Marham tetap sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar. TEMPO/Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golongan Karya berencana menggelar Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar pada 27-28 Juli 2016 di Jakarta Convention Center, Jakarta. Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham selaku Ketua Penyelenggara Rapimnas mengatakan acara ini untuk menindaklanjuti rekomendasi Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar dua bulan lalu di Bali.

    Salah satu yang akan ditindaklanjuti adalah dorongan agar Ketua Umum Golkar Setya Novanto menjalin komunikasi politik dengan Presiden Joko Widodo dalam menyiapkan Pemilihan Umum 2019. "Akan lahir keputusan tentang pencalonan Jokowi sebagai capres 2019," ucap Idrus dalam konferensi pers di gedung DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, Selasa, 26 Juli 2016.

    Idrus berujar, begitu terpilih sebagai Ketua Umum Golkar, Setya mengubah komitmen politik Golkar ke arah politik kebangsaan. Sebab, Golkar mendukung Jokowi tanpa melihat asal partai mantan Wali Kota Solo itu. "Bila ada putra terbaik yang memiliki visi, prestasi, dan kepemimpinan kuat, akan kami dukung," tutur Idrus.

    Rapimnas kali ini merupakan acara politik pertama Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Acara itu rencananya akan dihadiri 700 peserta dan enam ribu kader.

    Selain membahas pencalonan Jokowi sebagai presiden, kata Idrus, agenda penting lain adalah memutuskan sikap Golkar mengenai ambang batas perolehan suara minimal partai dalam pemilu untuk disertakan dalam penentuan perolehan kursi legislatif. "Ada partai yang menginginkan naik menjadi 7, 10, dan lainnya. Kalau Golkar, lihat besok."

    AHMAD FAIZ



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.