Terpidana Mati Sudah Dikumpulkan di Nusakambangan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suhendro Putro mempersiapkan peti mati di sebuah gereja di Cilacap, Jawa Tengah, 18 Februari 2015. Sembilan peti mati dipersiapkan jelang eksekusi sejumlah terpidana mati di lapas Nusakambangan. Ulet Ifansasti/Getty Images

    Suhendro Putro mempersiapkan peti mati di sebuah gereja di Cilacap, Jawa Tengah, 18 Februari 2015. Sembilan peti mati dipersiapkan jelang eksekusi sejumlah terpidana mati di lapas Nusakambangan. Ulet Ifansasti/Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mohammad Rum mengatakan 40-an terpidana mati sudah menempati Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Beberapa di antaranya sedang diverifikasi agar memenuhi syarat dieksekusi, yang santer dikabarkan akan digelar akhir bulan ini.

    "Dalam rangka persiapan, sebagian besar sudah ada di Nusakambangan," ucap Rum di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Juli 2016.

    Rum menjelaskan, waktu eksekusi hukuman mati jilid ketiga sudah semakin dekat. "Tapi persiapan kami belum final, jadi kami belum bisa kasih kepastian waktunya dan jumlah narapidana yang akan dieksekusi mati," ujarnya.

    Rum menuturkan persiapan eksekusi mati ini tak bisa ditakar dengan persentase. Sebab, bila ada satu lembar surat yang kurang, kata dia, hal itu bisa menghambat pelaksanaan eksekusi mati.

    Adapun persiapan yang sudah dilakukan pemerintah antara lain mengirim notifikasi atau pemberitahuan kepada negara yang warganya akan dieksekusi mati dan mendatangkan rohaniwan ke lembaga pemasyarakatan.

    Kejaksaan juga berkoordinasi dengan kepolisian, klinik kesehatan, lembaga pemasyarakatan, dan keluarga terpidana mati. "Izin besuk (di LP Nusakambangan) ditutup dalam rangka persiapan," ujar Rum.

    Soal anggaran, tutur dia, pemerintah sudah menyiapkan anggaran eksekusi mati untuk 16 narapidana. "Tapi jumlah terpidana yang dieksekusi adalah yang sudah melaksanakan semua hak hukumnya. Jumlahnya masih dalam verifikasi kami."

    REZKI ALVIONITASARI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.