Eksekusi Mati, Nusakambangan Ditutup

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melakukan penjagaan di LP Batu Nusakambangan. Dok. TEMPO/ Hariyanto

    Petugas melakukan penjagaan di LP Batu Nusakambangan. Dok. TEMPO/ Hariyanto

    TEMPO.CO, Jakarta- – Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Jawa Tengah, Molyanto, mengatakan peniadaan jadwal kunjungan keluarga narapidana ke Nusakambangan, Cilacap, berkaitan dengan persiapan eksekusi mati jilid ketiga. "Agar kami lebih berfokus," ujarnya saat dihubungi, Senin 25 Juli 2016.


    Molyanto menjelaskan, penutupan Nusakambangan dilakukan mulai kemarin hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Namun, masa penutupan itu tidak sampai satu bulan. "Kami kan juga tetap ingin menghargai keluarga tahanan," kata dia.


    Dia menolak menjelaskan persiapan apa saja yang akan dilakukan timnya. Peniadaan jadwal kunjungan dilakukan agar tim lembaga pemasyarakatan siap jika Kejaksaan Agung memutuskan untuk melakukan eksekusi. "Sehingga kami tidak terburu-buru.”


    Molyanto melanjutkan, dia pun sampai saat ini belum mendapatkan keterangan resmi dari kejaksaan tentang waktu pelaksanaan eksekusi. "Yang penting kami melakukan persiapan maksimal," katanya.

    Jadwal kunjungan keluarga narapidana ke seluruh lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, ditiadakan untuk sementara. Dari pantauan di Dermaga Wijayapura, Cilacap, sejak kemarin, sejumlah orang yang hendak membesuk keluarga mereka gagal menyeberang ke Nusakambangan.

    Nasiroh, 60 tahun, mengaku hendak membesuk anaknya yang mendekam di LP Besi, Pulau Nusakambangan. "Namun saya tidak boleh menyeberang oleh petugas. Katanya selama satu minggu ini, besukan ke Nusakambangan ditutup untuk sementara," ujar Nasiroh, yang berasal dari Sampang, Cilacap.

    Menurut dia, petugas tidak memberikan penjelasan mengenai alasan penutupan pulau maupun peniadaan kunjungan untuk sementara itu.

    MITRA TARIGAN | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.