Surabaya Membahas Standarisasi Kota Makmur ala PBB

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyerahkan cinderamata kepada Direktur Eksekutif UN Habitat Joan Clos. Suvenir lukisan potret wajah ini dibuat oleh Neneng, anak jalanan yang menderita down syndrom, yang kini ditampung Dinas Sosial. TEMPO/Nieke Indrietta

    Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyerahkan cinderamata kepada Direktur Eksekutif UN Habitat Joan Clos. Suvenir lukisan potret wajah ini dibuat oleh Neneng, anak jalanan yang menderita down syndrom, yang kini ditampung Dinas Sosial. TEMPO/Nieke Indrietta

    TEMPO.CO, Surabaya - Rancangan tata kota memiliki standar tertentu untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan. Forum UN Habitat III, yang sedang berlangsung di Kota Surabaya hingga lusa, memiliki cara untuk mengukur standar keberhasilan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

    Standar kemakmuran itu disebut sebagai City Prosperity Initiative (CPI). “Kami yakin UN Habitat memberi dukungan CPI untuk mengukur standar kemakmuran dalam tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Eduro Lopez Moreno, Ph.D, head of Research and Capacity Development at UN Habitat, pada acara konferensi perkotaan atau Preparatory Committee (Prepcom) III United Nation (UN) Habitat di Hall Exhibition lantai III Grand City Surabaya, Senin 25 Juli 2016.

    Ada enam aspek yang perlu diperhatikan antara lain, indeks pembangunan infrastruktur, indeks peraturan dan tata pemerintahan, indeks kualitas hidup, dan indeks kestabilan lingkungan. Juga ada indeks ekuitas dan kehidupan social, dan indeks produktifitas masyarakat.

    Enam indeks itu, disebut dengan Properity Index yang akan dijadikan tolak ukur untuk menentukan standar kemakmuran suatu kota. Tolak ukur itu pun menggunakan angka dari 1 sampai 100.

    Eduro memastikan standar pengukuran itu akan menjadi akurat. Dia yakin data-data yang dia dapatkan dari berbagai Negara yang telah dihimpun UN Habitat berasal dari sumber yang terkualifikasi.

    Misalnya, Eduro mencontohkan untuk tingkat kriminalitas dapat memperoleh data dari kejaksaan atau kepolisian setempat. Begitu juga dengan pengukuran indeks yang lain, seperti perkembangan transportasi dari dinas perhubungan kota setempat.

    Dua hal penting yang menjadi titik tekan Eduro dalam CPI ini adalah, yang pertama mengumpulkan informasi kota dari situ diketahui kekurangan dan kelebihan suatu kota.

    Jika kekurangan dan kelebihan setiap kota diketahui dengan mudah, kata Eduro, kerja sama antar kota juga lebih mudah. Berikutnya, kedua adalah mengukur kemakmuran kota. Standar kemakmuran sendiri, kata Eduro, yaitu bagaimana setiap kota mampu memberikan kebermanfaatan bagi kota lainnya.

    Lebih jelasnya Eduro menunjukkan website di cpi.unhabitat.org untuk lebih mengetahui detail sistem yang diluncurkan UN Habitat sejak tahun 2012 itu.

    Di Indonesia sendiri, Eduro mengatakan Jakarta pernah mencobanya. Dan Jakarta pernah menampati angka 56 kata Eduro. Eduro mengakui Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki karakter khas di setiap daerahnya.

    Dalam hal ini, Eduro menegaskan CPI bukanlah blue print tapi alat ukur untuk melakukan kombinasi agar saling melengkapi.

    Eduro yakin dengan standar kemamuran untuk terobosan tata kota baru ini. Dalam membuat konsep kemamuran itu, dia mengatakan sudah menanyakan kepada 54 negara seperti China, Afrika, dan sebagainya.

    Dari penelitian itu dia menyimpulkan adanya standar kemakmuran yang paling dasar dari setiap kota, yakni tentang Hak Asasi Manusia.

    SITI JIHAN SYAHFAUZIAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.