Ada Antrean di Rumah Sakit, JK: Pencegahan Kesehatan Gagal  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) dirawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Pasar Rebo, Jakarta, 8 Februari 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Sejumlah warga penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) dirawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Pasar Rebo, Jakarta, 8 Februari 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COMakassar - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan banyaknya masyarakat yang antre di rumah sakit merupakan indikasi kegagalan pemerintah menjaga kesehatan.

    "Itu tanda kegagalan yang hebat," kata Kalla saat memberi sambutan pada peluncuran Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa, Makassar, Senin, 25 Juli 2016.

    Kalla menyatakan banyak pemerintah daerah yang kerap salah kaprah dalam hal pelayanan kesehatan. Menurut dia, pemerintah daerah selalu melaporkan jumlah pasien dan jumlah rumah sakit yang dibangun. "Padahal pasien dan rumah sakit yang banyak bukan indikasi bagusnya pelayanan (kesehatan)," ujarnya.

    Menurut Kalla, pemerintah harus mengedepankan upaya preventif bagi kesehatan masyarakat. Dia menyatakan suatu daerah dikatakan berhasil dalam menangani kesehatan bila rumah sakit dan dokter praktek itu sepi. "Jadi harus ada ukuran jelas suatu daerah itu dinyatakan mampu memberi kesehatan bagi warganya," katanya.

    Kalla hadir di Makassar didampingi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Natsir. Selain meluncurkan program studi pendidikan kedokteran, Kalla meresmikan gedung perkuliahan Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa, Makassar.

    Universitas Bosowa merupakan perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Aksa Mahmud. Kalla dan Aksa merupakan ipar sekaligus sahabat lama. Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa akan mendapat pendampingan dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Airlangga, Surabaya.

    Menteri Natsir menyatakan terdapat 83 program pendidikan dokter di seluruh Indonesia. Pihaknya, kata dia, mendorong supaya pada 2017 target akreditasi program studi tersebut sudah menjadi B, yang saat ini masih C. "Kami siap mencetak dokter yang akan disebar ke seluruh wilayah Indonesia," ucapnya.

    Natsir mengakui penyebaran dokter belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia. Penyebaran itu, menurut dia, merupakan kewenangan dari Kementerian Kesehatan.

    ABDUL RAHMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.