Pemerintah Jangan Cari Popularitas dari Hukuman Mati  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Imparsial menyampaikan soal rencana eksekusi mati gelombang 3 di kantor Imparsial, Jakarta, 1 Mei 2016. TEMPO/Inge

    Imparsial menyampaikan soal rencana eksekusi mati gelombang 3 di kantor Imparsial, Jakarta, 1 Mei 2016. TEMPO/Inge

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Benny Kabur Harman, mengingatkan pemerintah agar tidak mencari popularitas lewat penerapan hukuman mati. Apalagi, kata dia, hanya sekadar untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah memiliki sikap yang tegas dalam penegakan hukum.

    Menurut politikus asal Partai Demokrat ini, pemerintah seharusnya memperbaiki sistem hukum. "Pemberian hukuman mati harus selektif," ujar Benny di DPR, Senin, 25 Juli 2016. Karena bukan tidak mungkin, ada kesalahan hukum acara dan materiil dalam penerapan hukuman mati.

    Benny melanjutkan, Demokrat sebagai partai di luar pemerintah mengingatkan Presiden agar tidak gampang melaksanakan hukuman mati. Apalagi, kata dia, presiden merupakan simbol negara dan hati nurani bangsa.

    Ia mengatakan, dalam pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masalah hukuman mati masih dalam tahap perdebatan panjang, sehingga pemberian hukuman mati harus sangat selektif terkait dengan terorisme, narkotik, dan kejahatan kemanusiaan lainnya.

    Dalam pembahasan itu, Benny mengatakan, posisi Partai Demokrat cenderung mengkaji apakah penerapan hukuman mati efektif dalam pemberantasan kejahatan.

    HUSSEIN ABRI DONGORAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.