TEMPO.CO, Jakarta -Pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam rangka penyusunan prosedur pengamanan laut akan segera dilaksanakan pada awal Agustus 2016. Rapat trilateral itu sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Kuala Lumpur piada 21 Juli 2016, namun batal terlaksana. "Pertemuannya dijadwal ulang di Bali," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Djundan Eko Bintoro saat dihubungi Tempo, Senin, 25 Juli 2016.
Pertemuan di Kuala Lumpur, saat itu ditunda karena Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana berhalangan hadir. "Jadwal ulang itu, tanggal pastinya antara 1-3 Agustus."
Trilateral itu akan ditindaklanjuti menjadi deklarasi bersama, hasil pertemuan Menteri Luar Negeri dan panglima bersenjata tiga negara, di Yogyakarta, pada 5 Mei 2016. Saat itu deklarasi pengamanan laut disepakati sebagai tanggapan atas maraknya kriminalitas terhadap kapal barang, berikut awaknya, yang melintasi perairan Filipina Selatan.
Akan tetapi, deklarasi itu belum dijadikan prosedur standar (SOP) yang bisa digunakan militer ketiga negara. Pertemuan para Menteri Pertahanan akan merinci SOP pengamanan laut.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan penerintah sedang mendiskusikan dua opsi utama pengamanan kapal batu-bara, yang kerap menjadi incaran pembajak. "Dijajaki, apakah soal penentuan koridor laut, atau penggunaan sea marshal (personel bersenjata)," ujar Menteri seusai rapat internal di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, 14 Juli lalu.
Opsi yang akan digunakan, kata Menteri, akan didasarkan pada hasil pertemuan antar Menteri Pertahanan. Pengamanan, saat ini difokuskan pada pelayaran kapal tarik jenis tug boat, yang memasok batu-bara ke Filipina. Sebanyak 15 persen kapal pengirim batu bara adalah jenis tug boat, sedangkan sisanya adalah kapal besar
Dua opsi yang sedang didiskusikan adalah soal kelanjutan pengaturan koridor kapal yang melintas, atau menempatkan sea marshal alias personel bersenjata ke tiap kapal batu bara.
YOHANES PASKALIS
