TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay Jr pada Jumat lalu. Pertemuan itu digelar di sela-sela Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM) di Vientiane, Laos. “Kedua menteri membahas upaya pembebasan sandera Indonesia yang saat ini ditahan oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan,” begitu bunyi keterangan pers dalam laman resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, Senin, 25 Juli 2016.
Pada kesempatan itu, Menlu RI dan Menlu Filipina saling bertukar informasi mengenai keadaan dan perkembangan situasi di Filipina Selatan.
Baca: Pertemuan Menlu ASEAN ke-49 Bahas Isu Laut Cina Selatan
Pada 20 Juni 2016, sebanyak tujuh warga Indonesia ABK kapal tugboat Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152 disandera kelompok bersenjata. Penyanderaan terjadi di Laut Sulu dalam dua tahap, yaitu pada 20 Juni sekitar pukul 11.30 waktu setempat dan sekitar 12.45 waktu setempat di Filipina selatan.
Selain itu, tiga ABK WNI lainnya disandera pada 9 Juli 2016 sekitar pukul 23.30 waktu setempat saat kapal pukat tunda LLD113/5/F yang berbendera Malaysia disergap kelompok bersenjata di sekitar perairan kawasan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu, Malaysia. Tiga ABK asal Indonesia yang diculik itu dibawa ke perairan Tawi-tawi di Filipina selatan.
Baca: Keluarga Sandera Abu Sayyaf Kirim Petisi Kepada Jokowi
Menlu Retno juga telah menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan semua cara yang memungkinkan untuk membebaskan para ABK yang disandera. Salah satunya melalui kerja sama dengan pemerintah Filipina. "Pada 1 Juli, hari pertama sejak pemerintah Filipina yang baru, saya berada di Manila untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Filipina. Dalam pertemuan itu, saya menyampaikan surat dari Presiden RI kepada Presiden Filipina," katanya.
Menurut Retno, secara khusus Presiden Joko Widodo juga sudah meminta perhatian khusus dari pemerintah Filipina atas masalah penyanderaan WNI, yang sering terjadi di wilayah perairan Filipina selatan. "Pada 7 Juli, Presiden RI juga telah melakukan komunikasi dengan Presiden Filipina dan mengulangi pesan yang telah disampaikan dalam surat itu," ucap Retno.
GHOIDA RAHMAH | ANTARA
