Mahasiswa Dorong Dirjen Buddha Diisi Seorang Buddhis

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan keterangan dalam konferensi pers Sidang Itsbat Awal Syawal 1437 H di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, 4 Juli 2016. Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan Hari Raya Idul Fitri tahun ini jatuh pada hari Rabu 6 Juli 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan keterangan dalam konferensi pers Sidang Itsbat Awal Syawal 1437 H di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, 4 Juli 2016. Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan Hari Raya Idul Fitri tahun ini jatuh pada hari Rabu 6 Juli 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) keberatan terhadap keputusan Kementerian Agama yang mengangkat Sekretaris Jenderal Nur Syam sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama. Alasannya, Nur Syam bukan pemeluk agama Buddha.

    "Beliau (Nur Syam) memang di Kementerian Agama, namun karakterisitik tiap agama berbeda, kebutuhan berbeda, termasuk Buddha," kata Supardjo, Ketua Umum Hikmahbudhi saat dihubungi Tempo, Ahad, 24 Juli 2016.

    Meskipun bersifat sementara, Hikmahbudhi mempertanyakan pemahaman Nur Syam dengan kondisi umat Buddha. "Kami tidak tahu program beliau apa, dan ingin tahu selama ia menjadi pelaksana tugas," kata dia. Hikmahbudhi mendesak Menteri Agama menjelaskan kronologi dan alasan pengangkatan Nur Syam.

    Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebelumnya kosong. Dasikin, pejabat eselon I yang mengisi jabatan itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan buku Agama Buddha tahun anggaran 2012. Dasikin, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha diduga menggelembungkan dana dan melakukan pengaturan tender pengadaan buku usia dini, sekolah dasar, dan sekolah tingkat menengah.

    Merujuk kasus di Ditjen Bimas Buddha tersebut, Hikmahbudhi berharap Kementerian Agama melakukan perbaikan menyeluruh, seperti lelang jabatan. Lelang jabatan ini, kata Supardjo, sebagai upaya reformasi birokrasi sesuai Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Proses lelang dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil maupun non-PNS. Proses pendaftaran dan seleksi harus berlangsung terbuka bagi masyarakat Buddha.

    "Kami ingin siapapun bisa membantu memperbaiki (Ditjen Buddha). Undang-undang mengakomodir itu, dan Kementerian lain banyak yang telah menggunakan dan terbukti berdampak positif," kata Supardjo. Supardjo menuturkan Menteri Agama harus mengajak masyarakat Buddha menentukan nasib lembaga Ditjen Bimas Buddha. "Karena ujung kebijakan dan program kerja adalah kesejahteraan dan terbinanya Umat Buddha dengan baik."

    Hingga berita ini diturunkan, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin belum mengkonfirmasi mengenai dorongan mahasiswa maupun pengangkatan Nur Syam. Pesan singkat yang dikirimkan kepadanya belum dijawab. (Lihat: Patung Buddha Terbesar di Indonesia)

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.