Rumah Sakit Swasta Mengaku Kesulitan Seleksi Obat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan orang tua korban vaksi palsu bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, menggelar aksi damai, di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur, 20 Juli 2016. Dalam aksi damai ini mereka mendesak pihak RS. Harapan Bunda bertanggung jawab atas penyebaran, pembiaran dan pemberian vaksin palsu terhadap anak-anak yang menjadi korban dan menuntut segera melakukan vaksinasi ulang. TEMPO/Imam Sukamto

    Puluhan orang tua korban vaksi palsu bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, menggelar aksi damai, di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur, 20 Juli 2016. Dalam aksi damai ini mereka mendesak pihak RS. Harapan Bunda bertanggung jawab atas penyebaran, pembiaran dan pemberian vaksin palsu terhadap anak-anak yang menjadi korban dan menuntut segera melakukan vaksinasi ulang. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Iing Ichsan Hanafi mengatakan rumah sakit swasta adalah pengguna obat dan vaksin dari distributor.

    "Rumah sakit swasta sebagai user. Kami tidak punya kemampuan menyeleksi palsu atau asli," kata dia dalam Diskusi publik "Darurat Farmasi: Melawan Pemalsuan Vaksin dan Obat" di Restoran Piring Jahit, Plaza Festival, Jakarta Selatan, Minggu, 24 Juli 2016.

    Ichsan menjelaskan, tiap rumah sakit swasta memiliki kualitas dan sumber daya manusia yang berbeda. Selain itu, rumah sakit swasta sangat sulit melakukan pengadaan obat.

    "Padahal di era sekarang pelayanan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) sama antara rumah sakit negeri dan swasta," ujar dokter gigi ini. Pengadaan obat di rumah sakit swasta, dia melanjutkan, terbatas.

    Kasus vaksin palsu menggegerkan publik sebulan belakangan. Kelangkaan obat disebut-sebut sebagai pemicunya. Tak hanya tersangka yang terdiri atas pembuat hingga penjual palsu yang disorot. Tapi juga rumah sakit, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menurut Ichsan, kasus vaksin palsu ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki lembaga yang berkaitan dengan kesehatan seperti rumah sakit, Kementerian Kesehatan, dan BPOM.

    REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.