Institut Mosintuwu Kritik Operasi Tinombala dan Teritorial

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq (kiri) memberikan Maarif Award Budiman Saliki (Poso, Sulawesi Tengah), Asni perwakilan Institute Mosintuwu (Poso, Sulawesi), dan Josep Matheus Rudolf Fofid (Ambon, Maluku) di Studio Metro Tivi, Kebon Jeruk, 12 Juni 2016. TEMPO/Larissa

    Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq (kiri) memberikan Maarif Award Budiman Saliki (Poso, Sulawesi Tengah), Asni perwakilan Institute Mosintuwu (Poso, Sulawesi), dan Josep Matheus Rudolf Fofid (Ambon, Maluku) di Studio Metro Tivi, Kebon Jeruk, 12 Juni 2016. TEMPO/Larissa

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah operasi pengejaran kelompok radikal Mujahidin Indonesia Timur di Poso, Sulawesi Tengah, membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat setempat.

    Ini diungkapkan gerakan komunitas Institut Mosintuwu, yang merupakan kelompok masyarakat, yang bertahan hidup di tengah konflik daerah itu.

    “Kebijakan, dalam artian proses dan metode operasi keamanan, harusnya mempertimbangkan dampak bagi masyarakat,” kata Lian Gogali, Direktur Institut Mosintuwu, saat dihubungi Tempo, Sabtu, 23 Juli 2016.

    Menurut Lian, ada sejumlah operasi keamanan yang dilakukan pemerintah di Poso sejak 2012. Operasi terakhir yang dilakukan adalah Tinombala, yang melibatkan personel Polri dan TNI. Masyarakat di 6 kecamatan di Poso, kata dia, terkena dampak operasi itu.

    “Kebun dan ladang ditinggalkan, pendidikan dan kesehatan terabaikan, ada ketidaknyamanan dan rasa takut.”

    Kecamatan yang terkena dampak antara lain Poso Pesisir Selatan, Poso Pesisir Utara, Lore Utara Utara, Lore Peore, Lore Tengah dan Lore Timur.

    Lian mengatakan operasi keamanan tanpa memperhatikan masyarakat hanya akan menimbulkan konflik baru. Kebijakan pemerintah menciptakan keamanan di Poso lewat pembangunan, menurutnya harus dipercayakan pada masyarakat, bukan TNI dan Polri.

    “Masyarakat berhak menentukan sendiri bagaimana pembangunan itu berlangsung, karena masyarakat mengenal konteks,” kata dia.

    Pemerintah, kata Lian, harusnya mendukung dan menguatkan perdamaian dan pembangunan yang sudah terbangun di Poso selama ini. “Warga Poso sejak 1999, telah memulihkan trauma konflik dan perekonomian secara mandiri.”

    Lewat keterangan pers yang diterima Tempo, Lian menceritakan kembali kesaksian sejumlah warga Poso yang terkena dampak operasi keamanan.

    Ibu Adi (bukan nama sebenarnya), warga Desa Tangkura, mengatakan warga desanya beralih pekerjaan menjadi buruh sawit di kabupaten lain. Ada juga sebagian dari mereka yang memaksakan diri tetap berkebun dengan resiko tinggi. Ini karena ada larangan berkebun, karena pelaksanaan operasi keamanan.

    “Biasanya yang berkebun akan diduga sebagai pihak yang memberikan logistik ke buronan, atau disangka bagian dari kelompok mereka,” kata ibu Adi.

    Ada pula cerita Ibu Citra (nama samaran), yang bekerja sebagai pemecah dan pengangkut batu di Sungai Puna. Pekerjaan itu dilakukan secara terpaksa, karena dia sebenarnya adalah petani coklat.

    Kegiatan latihan militer yang dijalani sekitar 3.222 personel TNI dan Polri sempat dijadikan alasan agar masyarakat Poso mau mengungsi.

    Lian mengatakan kondisi masyarakat Poso semakin kesulitan dengan munculnya operasi teritorial, pengganti operasi Tinombala. Operasi yang berlangsung sejak Mei 2016 itu bertujuan mengambil alih peran mensejahterakan masyarakat dengan program bedah rumah, percetakan sawah baru dan bakti sosial.

    Operasi itu, kata Lian, malah membuat masyarakat terpinggirkan dan terancam.”Contohnya warga di Desa Korobono, Kecamatan Pamona Selatan, yang menerima surat resmi dari Komandan Rayon Militer 1307-11.”

    Surat itu berisi larangan ternak warga berkeliaran di areal sawah cetak baru yang sedang dibuat oleh TNI, dalam Operasi Teritorial.

    “Ditegaskan dalam surat, jika ternak sapi atau kerbau berkeliaran maka akan dimusnahkan. Masyarakat yang dianggap tak bisa menjaga ternaknya, diminta menjual.”

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.