Habibie: Mau Jadi Presiden, Jangan Main Pokemon GO

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden ke 3 RI menghadiri acara halal bihalal ikatan alumni UI di Pusat Studi Jepang UI Depok, Sabtu 23 Juli 2016. TEMPO/Imam Hamdi

    Presiden ke 3 RI menghadiri acara halal bihalal ikatan alumni UI di Pusat Studi Jepang UI Depok, Sabtu 23 Juli 2016. TEMPO/Imam Hamdi

    TEMPO.CODepok - Mantan presiden Bacharuddin Jusuf Habibie ikut mengomentari soal kian digandrunginya permainan online Pokemon GO oleh banyak kalangan. Secara khusus, ia menyarankan anak-anak tidak bermain permainan itu.

    "Kalau mau jadi presiden, jangan main Pokemon. Tapi baca buku," kata Habibie dalam acara diskusi dan halalbihalal dalam rangka Pemilu Raya Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Pemira Iluni UI) di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, Sabtu, 23 Juli 2016.

    Habibie meminta anak-anak rajin membaca karena beratnya tantangan sumber daya manusia negara ini, terutama untuk bersaing dengan negara lain yang sudah maju. Habibie pun membandingkan anak-anak zaman sekarang dengan dia di masa lalu. 

    Habibie mengatakan orang tuanya dulu tidak membolehkan dia banyak bermain. Bahkan papan catur sebagai permainan kegemarannya dibakar. "Papan catur saya sampai dibakar orang tua saya. Saya diminta belajar."

    Habibie menjadi tamu kehormatan dalam Pemira Iluni hari ini. Selain diskusi dengan Habibie, acara halalbihalal ini dirangkai dengan kegiatan pengukuhan Iluni cabang Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. 

    Acara tersebut juga bakal dilanjutkan dengan diskusi dengan lima kandidat ketua Iluni, yakni Ivan Anda, Arief Budhy Hardono, Faldo Maldini, Chandra Hamzah, dan Fahry Hamzah. Megawati Soekarnoputri, yang diundang dalam acara Pemira Iluni UI, berhalangan hadir.

    IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.