Kalimantan Tengah Cetak 17 Ribu Hektare Sawah Bersama TNI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana panen raya padi ambok di area persawahan Batutumonga, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, 22 Agutus 2015. Padi Ambok merupakan varietas unggulan Toraja Utara yang mengandung multivitamin dan memiliki kadar gula yang rendah. TEMPO/Iqbal Lubis

    Suasana panen raya padi ambok di area persawahan Batutumonga, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, 22 Agutus 2015. Padi Ambok merupakan varietas unggulan Toraja Utara yang mengandung multivitamin dan memiliki kadar gula yang rendah. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.COPalangkaraya - Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah sedang berkonsentrasi pada program pencetakan sawah baru seluas 17 ribu hektare tahun ini bersama TNI.

    “Lokasi pencetakan sawah baru itu tersebar di sembilan kabupaten, meliputi Barito Utara seluas 1.500 hektare, Barito Selatan 2.000 hektare, Barito Timur 1.500 hektare, Kapuas 1.000 hektare, Pulang Pisau 4.235 hektare, Katingan 5.000 hektare, Gunung Mas 1.200 hektare, Kotawaringin Timur 200 hektare, dan Seruyan 575 hektare,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kalimantan Tengah Tute Lelo, Jumat, 22 Juli 2016.

    Menurut Tute, pengerjaan pencetakan sawah ini dilakukan TNI. Untuk mendukung pencetakan sawah baru tersebut, pemerintah pusat menyediakan anggaran pembelian sarana dan prasarana pendukung, seperti traktor tangan, mesin pompa air, dan mesin penanam padi.

    Jumlah bantuan traktor tangan yang akan diberikan sebanyak 577 unit, pompa air 118 unit, dan mesin penanam padi 76 unit. Dana pembelian sarana dan prasarana pertanian ini, kata Tute, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sekarang dalam proses pengadaan.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, upaya khusus peningkatan produksi pertanian tidak hanya dilakukan untuk komoditas padi, tapi juga jagung dan kedelai.

    Hal ini dilakukan lantaran kedua komoditas itu juga menjadi prioritas khusus dengan maksud mengurangi ketergantungan kebutuhan pada pasokan impor.

    KARANA WW


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.