KPK Periksa Empat Hakim Kasus Pencabulan Saipul Jamil  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua majelis hakim kasus Saipul Jamil, Ifa Sudewi menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, 22 Juni 2016. Dengan tegas Ifa membantah keterkaitannya dengan kasus dugaan suap untuk meringankan hukuman Saipul Jamil sebagai terdakwa kasus pencabulan terhadap anak. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua majelis hakim kasus Saipul Jamil, Ifa Sudewi menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, 22 Juni 2016. Dengan tegas Ifa membantah keterkaitannya dengan kasus dugaan suap untuk meringankan hukuman Saipul Jamil sebagai terdakwa kasus pencabulan terhadap anak. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan empat hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara pencabulan dengan tersangka Saipul Jamil, hari ini. "KPK akan memeriksa mereka sebagai saksi terkait dengan kasus suap dengan tersangka RH," ujar pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Ishak, Jakarta, Jumat, 22 Juli 2016.

    Keempat hakim itu adalah Hasoloan Sianturi, Dahlan, Sahlan Effendi, dan Jootje Sampaleng. Ketua majelis perkara itu, Ifa Sudewi, telah diperiksa sebelumnya. Kepada wartawan, Ifa mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Rohadi.

    Kasus suap ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK, Rabu, 15 Juni 2016. KPK mencokok panitera pengganti Rohadi; pengacara Saipul, Berthanatalia dan Kasman Sangaji; serta kakak kandung Saipul, Samsul Hidayatullah. KPK juga menyita uang suap Rp 250 juta dari tangan Rohadi.

    Uang suap ini diduga diberikan untuk meringankan hukuman pedangdut itu dalam perkara pencabulan. Dalam perkara tersebut, Saipul dihukum 3 tahun penjara. Hukuman ini jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yakni 7 tahun penjara.

    AKMAL IHSAN | TD


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.