Banyak Penyanderaan, ASEAN Akan Bahas Keamanan Laut Filipina  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Keluarga korban mengikuti acara penyerahan keempat korban penyanderaan kelompok Abu Sayyaf, di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 13 Mei 2016.  TEMPO/Imam Sukamto

    Keluarga korban mengikuti acara penyerahan keempat korban penyanderaan kelompok Abu Sayyaf, di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 13 Mei 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Forum ASEAN Foreign Minister's Meeting (AMM) ke-49 akan digelar di Laos pada 23-26 Juli 2016. Sejumlah agenda akan dibahas dalam pertemuan itu, tak terkecuali isu keamanan laut yang tengah disorot oleh beberapa negara ASEAN, khususnya Indonesia.

    "Iya, ada kemungkinan pembahasan soal keamanan Laut Sulu (Filipina Selatan)," ujar Direktur Mitra Wicara dan Antar-Kawasan Kementerian Luar Negeri Derry Aman di kompleks Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Kamis, 21 Juli 2016.

    Isu keamanan laut memang menyorot kawasan perairan Filipina Selatan setelah rentetan aksi perompakan dan penyanderaan awak kapal dagang yang melintas wilayah tersebut. Dalam kurun waktu lima bulan saja, sudah ada empat kejadian penyanderaan terhadap warga negara Indonesia.

    Menurut Derry, isu tersebut tak akan secara khusus dibawa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke forum AMM. "Namun ada salah satu sesi Menlu boleh membahas isu apa pun. Jadi mungkin saja ada pembahasan soal itu."

    Begitu pun dengan isu Laut Cina Selatan, khususnya terkait dengan putusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang menolak klaim Cina atas wilayah tersebut. Belum ada join statement alias pernyataan bersama negara-negara ASEAN soal putusan itu.

    "Selama ini tak ada atensi isu ini dibawa ke forum ASEAN, tak tampak indikasi ada anggota yang ingin bahas ini," kata Derry.

    Terkait dengan Laut Cina Selatan, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menegaskan Indonesia akan selalu mendorong terjaganya stabilitas kawasan tersebut. "Kita ingin bergerak maju dari urusan tumpang tindih klaim wilayah di Laut Cina Selatan," tuturnya, Kamis.

    Kata Arrmanatha, Laut Cina Selatan sudah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sejak pembentukan ASEAN pada 1967. "Berdasarkan Peace Dividend, kawasan itu sudah berkontribusi pada (ekonomi) dunia."

    Indonesia, kata dia, akan mendorong agar kepemimpinan atas pengaturan Laut Cina Selatan tetap dipegang ASEAN. Pasalnya, banyak upaya pengembangan infrastruktur kawasan yang sudah diberikan ASEAN di Laut Cina Selatan. "Kawasan itu harus dijaga berdasarkan leadership ASEAN."

    Selama penyelenggaraan AMM-49 nanti, Menteri Retno dijadwalkan menghadiri 18 pertemuan, baik dengan para menteri luar negeri negara ASEAN maupun mitra kerja Indonesia lainnya.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.